Kasus UPJJ Jerora Nambah Dua Tersangka Baru

banner 468x60

SINTANG, insidepontianak.com — Kasus korupsi Unit Perbaikan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Jerora II—Sungai Ana tahun anggaran 2013, masih terus disidangkan. Belasan saksi dalam kasus tersebut telah memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Pontianak. Selain menjerat dua terdakwa, yaitu Ramadhansyah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Aef Subanjiri Hadi sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kabarnya, ada dua orang lagi yang telah ditetapkan menjadi tersangka.

Belasan saksi telah dipanggil untuk memberikan keterangan dalam persidangan kasus korupsi UPJJ Jerora II—Sungai Ana. Jaksa Kejari Sintang, Aan mengatakan, dalam sidang terakhir Senin lalu, dua saksi dihadirkan dalam persidangan. Dua saksi itu yakni Erni sebagai bendahara dan Yohanes.

Muat Lebih

“Sidang yang digelar masih memintai keterangan saksi. Semua yang terdaftar sebagai saksi dalam kasus itu akan dimintai keterangan di persidangan,” katanya.

Kata Aan, selain telah mendakwa Ramadhansyah dan Aef Subanjiri Hadi, informasinya ada tersangka baru dalam kasus UPJJ Jerora II. Tersangka baru dalam kasus UPJJ Jerora ini masih menjadi kewenangan Polres untuk menanganinya karena belum dilimpahkan ke Kejaksaan. “Informasinya tersangka baru tersebut sudah ditahan oleh Polres,” bebernya.

Dikatakan Aan, kasus korupsi UPJJ Jerora akan kembali disidangkan. Kasus inipun mulai dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pontianak pada 11 Januari lalu. “Terdakwa Ramadhansyah kini masih menjalani masa hukuman di perkara lain. Sementara terdakwa Aef oleh Pengadilan Tipikor berstatus tahanan kota,” bebernya.

Proyek UPJJ Jerora II—Sungai Ana dengan anggaran sebesar Rp1 miliar ini diduga fiktif karena tidak dilaksanakan sesuai kontrak. Kata dia, berdasarkan audit kerugian yang sudah dikeluarkan oleh BPKP untuk kasus korupsi UPJJ Jerora II-Sungai Ana ini merugikan negara sebesar Rp800 juta lebih. Berdasarkan anggaran yang ada, seharusnya dilakukan pekerjaan penimbunan tanah dan pengaspalan jalan sepanjang 3 km.

Kedua terdakwa, lanjut Aan, didakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta Rupiah dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan Pasal 3 menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta Rupiah dan maksimal 1 miliar Rupiah.

Dihubungi terpisah, Kasat Reskrim Polres Sintang, AKP Eko Mardianto membenarkan bahwa pihaknya telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi UPJJ Jerora. Satu tersangka baru sudah ditahan. Sedangkan satu tersangka lainnya belum ditahan karena masih menunggu dilakukannya gelar perkara.

Namun sayangnnya, Eko enggan menyebutkan dua tersangka baru kasus UPJJ Jerora ini. Dia beralasan kasus ini masih sedang ditangani sehingga belum boleh diekspose. “Untuk kasus korupsi baru boleh diekspose setelah penuntutan. Itu instruksi Presiden Jokowi,” katanya. (IP-03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *