BPKAD Bakal Lepas Tiga Hektar Tanah Pemkab Sintang

Foto Senentang
banner 468x60

SINTANG, insidepontianak.com — Di atas tanah Pemkab Sintang yang berada di belakang Kantor PU dan Kantor Bappeda Sintang, kini telah berdiri ratusan rumah masyarakat. Pemkab Sintang pun berencana bakal melepaskan aset tanah tersebut.

Penyelesaian persoalan aset tanah Pemkab Sintang di belakang Kantor PU dan Kantor Bappeda yang dikuasai masyarakat ternyata belum tuntas hingga saat ini. Padahal penyelesaian tersebut telah dilakukan Pemkab Sintang sejak tahun 2013 lalu.

Muat Lebih

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang, Joni Sianturi. Kata dia, Pemkab Sintang berencana melepas tanah tersebut pada masyarakat. Belum terselesaikannya persoalan tanah ini, kata dia, karena terkendala pada pengukuran batas tanah antar warga.

“Waktu Badan Pertanahan mengukur tanahnya, ada persoalan batas tanah yang belum selesai. Untuk penyelesaian persoalan tanah ini, masih harus ada mediasi kembali,” kata dia.

Joni mengatakan, Pemkab Sintang berencana menjual tanah yang sudah diduduki masyarakat sesuai dengan NJOP tanah di daerah itu. Pelepasan tanah tersebut disertai dengan ganti rugi oleh masyarakat. Dikatakannya, masyarakat yang mendirikan rumah di tanah Pemkab Sintang tersebut sudah mengajukan permohonan agar tanah itu dilepas.

“Tim dari Pemkab Sintang juga sudah mendata jumlah rumah yang berdiri di atas tanah tersebut. Hanya saja masalah batas masing-masing luas tanah setiap masyarakat yang belum selesai,” katanya.

Adanya aset Pemkab Sintang terutama tanah yang dikuasai masyarakat menunjukkan Pemkab Sintang belum baik dalam mendata dan mengelola aset yang dimilikinya. Namun Joni Sianturi mengklaim pendataan aset milik Pemkab sudah semakin baik. “Rata-rata aset daerah sudah tercatat. Kalau soal tanah Pemkab yang diduduki masyarakat, itu persoalan lain,” kilahnya.

Joni berkilah, yang menjadi persoalan aset itu ialah masih adanya aset Pemkab tapi tidak tercatat. Kalau soal aset yang diduduki pihak lain, nanti akan menjadi masalah hukum tersendiri. Dikatakan dia, tanah Pemkab Sintang yang dikuasai masyarakat sudah tercatat. Artinya, menurut dia, aset tersebut tidak ada masalah. Karena tanah Pemkab yang diduduki masyarakat juga tidak bisa disertifikatkan oleh yang menduduki.

Kata Joni, Pemkab sebagai pemilik tanah, sebenarnya bisa bersikap tegas pada masyarakat yang menduduki tanah milik Pemkab. Tapi semuanya tergantung kembali pada kebijakan bupati. “Adanya tanah milik Pemkab yang dikuasai masyarakat sebenarnya juga kelemahan kami dalam mengamankan aset yang ada,” katanya mengakui. (IP-03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *