Sintang Dicanangkan Jadi Kota Bantaran Sungai

Gultom
banner 468x60

SINTANG, insidepontianak.com – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI telah mencanangkan Kota Sintang menjadi kota baru, yaitu kota yang bercirikan bantaran sungai. Konsep Penataan untuk menjadi kota bantaran sungai inipun sedang dimasukan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Kota Sintang yang berada pada pertemuan dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi akan ditata sedemikian rupa, untuk menjadi kota bercirikan bantara sungai. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, Elisa Gultom mengatakan itu, saat ditemui insidepontianak.com, belum lama ini.

Muat Lebih

Kata dia, Kota Sintang di daam rencana yang baru, akan dicanangkan sebagai kota bantaran sungai, atau lebih dikenal dengan sebutan waterfront city. Pencanangan sebagai kota bantaran sungai ini merupakan arahan dari Bappenas. Pencanangan sebagai kota bantaran sungai inipun sedang dimasukan dalam RDTR yang sedang disusun. “Nanti ada kawasan-kawasan yang memang ditata untuk waterfront city, terutama di kawasan Sakatiga,” katanya.

Kota Sintang, kata Gultom, dalam RDTR akan dibagi dalam 5 batas wilayah pembangunan (BWP). Setiap BWP akan memiliki ciri khas tersendiri. “Misalnya BWP kawasan bisnis dan perdagangan. Di BWP ini, menjadi pusat kawasan bisnis dan perdagangan,” ujarnya.

Namun, lanjut dia, setiap BWP memiliki kombinasi. Hanya saja ada satu ciri yang mendominasi. Seperti BWP pariwisata yang akan dipusatkan di Kelurahan Menyumbung. Untuk penataan tata ruang Kota Sintang, juga telah ditetapkan kawasan hutan lindung menjadi daerah resapan air. Sebab dikawasan ini, ada potensi banjir genangan akibat hujan. “Jadi kawasan hutan wisata ini akan dibangn jaringan drainasenya,” kata dia.

Kata Gultom, sampai saat ini, Sintang belum memiliki RDTR. Harusnya, semua ibukota kecamatan harus memiliki RDTR. Saat ini, proses penyusunan RDTR baru dilakukan untuk Kota Sintang dan Sungai Ukoi. Sementara Kabupaten Sintang, kelak akan memiliki 21 kecamatan. “Paling tidak kami menargetkan mampu menyusun 4-5 RDTR ibukota kecamatan dalam setahun,” katanya.

Menurut Gultom, jika tidak ada RDTR ini, pengendalian dan pengawasan pendirian bangunan, akan menjadi sulit baginya. Sementara Kabid Penataan Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Sintang, Mulyadi menjelaskan, setelah ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten Sintang tahun 2015 lalu, maka aturan tata ruang di bawahnya harus disusun. Baik itu, RDTR Kota Sintang maupun kecamatan-kecamatan yang sudah ditetapkan dalam RTRW sebagai wilayah pengembangan.

“Semua ibukota kecamatan harus disusun RDTR nya. Baik yang sebagai pusat pengembangan kawasan maupun pusat pengembangan lingkungan. Inilah yang menjadi PR besar kami,” jelasnya.
Kata dia, RDTR ini merupakan panduan yang tidak hanya untuk proses perizinan, namun pembangunan. “RDTR ini mencakup semua aspek. Sehingga merupakan produk yang sangat penting untuk disusun,” katanya lagi. (IP-03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *