Menteri Agama Bangga STAKat Sekolah Katolik Negeri Pertama di Indonesia

Menag Lukman bersama Gubernur Kalbar dan Uskup Agung Pontianak menarik tirai menandai peresmin Sekolah Tinggi Agama Katolik (STAKat) Negeri Pontianak
banner 468x60

KUBU RAYA, insidepopntianak.com – Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifudin, meresmikan Sekolah Tinggi Agama Katolik (STAKat) Negeri Pontianak, Jalan Parit Haji Muksin Km 2, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Kampus ini menjadi sekolah tinggi Katolik pertama di Indonesia yang berstatus negeri.

Acara peresmian berlangsung Kamis (6/4), selain Menag, Gubernur Kalbar Cornelis, Forkopimda dan sejumlah Kepala SKPD Pemprov dan Kabupaten/Kota ikut menyaksikan acara peresmian. Dalam sambutannya, Menag mengungkapkan keberadaan STAKatN ini menggambarkan kebijakan keseragaman dari birokrasi dalam beragam agama meski pembentukannya sedikit terlambat.

Muat Lebih

“Tapi yang jelas, kita bersama sudah hadir di sini untuk meresmikan STAKat pertama di Indonesia. Dan semoga nanti bisa diperluas di daerah lainnya,” ujarnya.

Dia berharap, sekolah tinggi Katolik ini bisa menjadi perekat dalam bingkai persatuan antar umat beragama.

“Kami berharap dari sini, bisa memunculkan nilai-nilai agama menjadi perekat rangkaian kesatuan seluruh umat beragama,” harapnya.

STAKatN Pontianak awalnya bernama Sekolah Tinggi Pastoral St Agustinus Pontianak di Jalan Adisucipto, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Dikelola oleh Yayasan Widya Pratama-Keuskupan Agung Pontianak.

Kampus ini berdiri pada 26 Mei 2006 dan bernaung di bawah Departemen Agama Republik Indonesia dengan izin operasional Dirjen Bimas Katolik tertanggal 12 Juli 2006.

Sebelumnya, Menag sempat mengatakan, setelah STAKatN diresmikan, mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral St Agustinus Pontianak akan dialihkan ke kampus tersebut.

“Semua mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral St Agustinus Pontianak juga akan dialihkan menjadi mahasiswa STAKat Pontianak. Terkait pengisian Aparatur Slipil Negara (ASN) STAKat Pontianak itu sendiri akan disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,” terang Lukman Hakim. (IP-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *