Zulkifli Hasan: Sistem Menghukum di Indonesia Harus Dievaluasi

Ketua MPR Zulkifli Hasan
banner 468x60

BANDUNG, insidepontianak.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2017), memaparkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukam) sedang mengkaji kemungkinan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dikelola oleh swasta.

Ketua MPR RI DR (HC) Zulkifli Hasan usai membuka seminar dan lokakarya Koperasi Pemuda Indonesia di Kampus Universitas Padjadjaran Bandung, Senin sore (10/4/2017), ketika dimintai pendapatnya menyatakan, dia tidak paham apakah lapas harus dikelola oleh swasta atau tidak, tapi yang penting sistem menghukum yang ada sekarang ini harus dievaluasi.

Muat Lebih

Sebab, kata Zulkifli, kalau sistem hukum kita masih seperti sekarang, semua orang dipenjarakan maka berapa pun hebatnnya penjara tak akan muat. Sekarang ini rata-rata penjara telah melebihi kapasitas. Misalnya, kapasitas 1000 diisi 3000, atau kapasitas 3000 diisi 11.000.

Begitu pula, kalau seseorang dihukum dengan sistem lapas sekarang, begitu keluar penjara dia malah pangkatnya naik. Kalau dia korban narkoba, begitu keluar dari lapas malah jadi pengedar. Bukannya sadar. “Oleh karena itu perlu dievaluasi,” katanya. (IP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *