Anggota DPR Komisi X, Zulfadhli Divonis Ringan 1 Tahun

Anggota DPR Zulfadhli Korupsi Bansos
banner 468x60

PONTIANAK, insidepontianak.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan denda Rp100 juta, atau lebih rendah dari tuntutan JPU 1,6 tahun, kepada terdakwa anggota DPR RI, Zulfadhli.

“Terdakwa telah terbukti bersalah sehingga dijatuhkan hukuman selama satu tahun penjara dan membayar denda Rp100 juta, apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama tiga bulan, serta dibebankan untuk membayar biaya perkara Rp10 ribu,” kata Hakim Ketua PN Pontianak, Kusno saat membacakan putusan di PN Pontianak, Kamis (13/4/2017), seperti ditulis Antara.

Muat Lebih

Ia menjelaskan, untuk berbagai barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan, maka dikembalikan kepada terdakwa. “Kepada terdakwa, apabila tidak puas dengan putusan ini, maka bisa mengajukan banding,” ujar Kusno.
Sementara itu, terdakwa Zulfadhli menyatakan, apa yang telah diajukan tuntutan oleh JPU, dalam persidangan sudah dibantah dan tidak terbukti, dirinya melakukan tindak pidana korupsi.

“Namun saya tetap dinyatakan bersalah oleh majelis hakim PN Pontianak, karena dianggap melakukan kelalaian. Melakukan pinjaman, dan pinjaman itu juga sudah dikembalikan sehingga tidak ada pengganti, artinya tidak ada kerugian negara dalam kasus ini,” kata Zulfadhli.

Penasihat Hukum Terdakwa, AS Nazar menyatakan, dari sebanyak 24 saksi yang dihadirkan dalam persidangan, baik dari saksi fakta, meringankan, ahli dan lainnya, tidak ada satu saksipun yang menyatakan kliennya menggunakan uang Bansos KONI dan Bansos Fakultas Kedokteran Untan Pontianak.

“Apalagi dalam kasus ini, klien kami tidak ada satupun melakukan pengelolaan dana, melainkan semuanya dilakukan oleh bendahara, sehingga dalam kasus ini tidak dapat dipidana, karena tidak ada penyalahgunaan kewenangan,” ungkapnya.
Dalam kasus itu, selain terdakwa Zulfadhli juga ada tersangka Usman Ja`far mantan gubernur Kalbar (almarhum), dan terdakwa Iswanto sudah menjalani proses hukum (almarhum).

Sebelumnya, atas dugaan korupsi tersebut, terdakwa diduga telah merugikan negara yang telah dihitung oleh BPK, yakni bansos KONI sebesar Rp15,242 miliar, dan bansos Fakultas Kedokteran Rp5 miliar atau total Rp20 miliar.

Ditreskrimsus mulai menangani kasus tersebut sejak 2012, dan mengalami kendala dalam hal pemanggilan, karena untuk memanggil Zulfadhli yang masih aktif menjadi anggota DPR RI membutuhkan waktu dan ada proses yang harus dilewati.
Sementara untuk kasus tersangka almarhum Usman Ja`far sudah di SP3-kan oleh Polda Kalbar (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) karena tersangka sudah meninggal dunia.

Dalam persidangan dipimpin Hakim Ketua, Kusno kala itu terungkap, Nahrowi yang merupakan supir terdakwa Zulfadhli, mengaku pernah mengambil uang ke Setda Kalbar Rp500 juta pada 3 Maret 2006. Nahrowi juga pernah mengambil cek senilai Rp1 miliar. Uang tersebut diambil atas suruhan Zulfadhli.

“Saya cairkan di Bank Kalbar kemudian diserahkan kepada Pak Zulfadhli,” kata Nahrowi dalam persidangan kala itu.
Sebelumnya, Ketua KPK RI Agus Rahardjo akan memonitor proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kasus Bantuan Sosial (Bansos) Pemrpov Kalbar dengan terdakwa Zulfadhli. Terdakwa dari anggota DPR dan juga mantan Ketua DPRD Kalbar, saat ini sedang memasuki agenda vonis dari pengadilan Tipikor Pontianak.

“Saya belum tahu kasus itu. Tapi nanti coba kita monitor,” kata Agus Rahardjo, usai memberikan materi seminar bertajuk Kritik dan Solusi Terhadap Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebijakan Stabilitas dan Kebutuhan Pokok, dan Proses Penegakan Hukum oleh Pemerintah Daerah di Hotel Mercure Ahmad Yani I Pontianak, Selasa (4/4/2017). (IP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *