ASN Sintang Bakal Dites Urine Kembali

Askiman
banner 468x60

Sintang, insidepontianak.com – Sesuai intruksi Kemendagri, setahun sekali aparatur sipil negara (ASN) wajib dites urine. Hal ini dilakukan guna memastikan ASN terbebas dari penggunaan narkoba.

Untuk memastikan ASN terbebas dari narkoba, Kemendagri telah mengintruksikan agar ASN dites urine setahun sekali. Para ASN Pemkab Sintang pun, dalam waktu dekat ini, akan kembali dites urine. Wakil Bupati Sintang, Askiman menyampaikan itu, saat dihubungi belum lama ini.

Muat Lebih

Kata Askiman, meski berdasarkan hasil tes urine tahun lalu ASN Sintang bebas dari narkoba. Namun tahun ini, para ASN Pemkab Sintang akan kembali dites urine. “Sampai saat ini memang tidak ada ASN Sintang yang terindikasi menggunakan narkoba. Tapi kami tetap akan melakukan tes urine pada para ASN di setiap SKPD,” kata Askiman.

Wakil bupati pun menegaskan, sekecil apapun ASN terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, akan ditindak tegas. Jika ada ASN Pemkab Sintang yang terlibat peredaran narkoba maka akan diberhentikan. “Tapi selama ini, menurut pantauan saya belum ada ASN Sintang yang terindikasi terlibat peredaran narkoba,” kata dia.

Kepala BNNK Sintang, Agus Akhmaddin menyatakan BNNK selalu siap bekerjasama dengan SKPD Pemkab Sintang untuk pelaksanaan tes urine bagi ASN. Di tahun 2017, pada Februari lalu, BKD Kabupaten Sintang—yang sekarang sudah berubah nama menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)—telah melakukan tes urine pada para pegawainya. Hasil tes urine, semua pegawai BKPSDM Sintang negatif.

Anggota Dewan Silahkan Di-Tes

Selain siap membantu SKPD Pemkab Sintang untuk tes urine para pegawainya, BNNK Sintang pun menyatakan siap bekerjasama dengan DPRD Sintang jika ingin melakukan tes urine pada para anggota dewan. Kata Agus, kalau memang ada keinginan dari para anggota dewan untuk dites urine, pihaknya siap membantu.

“Tes urine bukanlah sebagai bukti untuk penegakan hukum. Tapi hanya untuk langkah awal mengetahui apakah seseorang mengkonsumsi narkoba. Jika benar, kan bisa direhabilitasi,” ujarnya.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Tuah Mangasih mendukung penuh upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba untuk 35 wakil rakyat Bumi Senentang.

“Saya pribadi mendukung bila memang akan dilakukan tes urine bagi para anggota dewan. Ini untuk menghilangkan persepsi bahwa anggota dewan termasuk yang mudah direcoki Narkoba. Secara pribadi, saya sepakat bila dilakukan tes urine,” kata Tuah.

Ditambahkannya, tes urine juga akan menjadi langkah pencegahan bagi para legislator agar tidak mengkonsumsi zat adiktif. “Kami harus meyakinkan masyarakat bahwa para legislator tidak mengkonsumsi narkoba, salah satunya dengan cara melakukan tes urine,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan apabila anggota dewan menjalani tes urine, ia meminta tindak lanjut dari proses tes tersebut. Ini dilakukan agar jangan sampai ada anggapan di masyarakat, bahwa tes urine hanya berlaku bagi masyarakat saja. Bahkan kalaupun ada anggota dewan yang positif, harus ada sanksinya baik dari lembaga legislatif itu sendiri maupun dari partainya.

Menurut dia, kalau hanya tes formalitas saja—kemudian tidak ditinjaklanjuti—itu namanya pemborosan anggaran semata. Sebab, permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah menjalar kemana-mana tanpa peduli status sosial, jabatan ataupun pekerjaan. (IP-03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *