Tata Kelola Bisnis Sawit Masih Amburadul

Perkebunan Sawit
SAWIT - Dua pekerja sawit sedang bekerja di pembibitan sawit. (Foto Muhlis Suhaeri/Inside Pontianak)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Koalisi Pekerja Sawit (KBS) menganggap bisnis sawit masih amburadul dari segi tata kelola. Hal itu diungkapkan melalui rilis yang dikirim ke insidepontianak.com, Minggu (28/4/2019).

Setelah sebuah dokumentasi video yang berudul Sexy Killers merajai wacana internet di Indonesia pada pertengahan April 2019, masyarakat dicerahkan oleh fakta-fakta yang mencengangkan tentang industri Batubara yang sarat dengan pelbagai masalah.

Bacaan Lainnya

“Mulai dari AMDAL yang dipalsukan, tata kelola limbah yang amburadul, distribusi yang sarat jejak karbon dan masalah lingkungan, sampai konflik tak berkesudahan antara perusahaan dengan masyarakat lokal,” tulis dalam rilis itu.

Secara keseluruhan, film dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa industri pertambangan Indonesia mengalami salah tata kelola yang menyebabkan korban jiwa, kerugian materiil maupun kerugian-kerugian immateriil, yang sebagian besar ditanggung oleh masyarakat.

Dalam konteks yang sama, Koalisi Buruh Sawit Indonesia mencatat dengan baik bahwa perkebunan sawit juga hidup di atas tata kelola yang merugikan banyak pihak. Sejak lama dunia internasional mempermasalahkan urusan tata kelola lingkungan hidup, dan deforestasi akibat ekspansi industri sawit sebagai ancaman global.

Industri sawit lebih tragis karena wacana ini selalu absen dari segala perdebatan tentang kondisi  manusia yang hidup dari industri ini, mereka adalah pekerja/buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, yang bergantung pada perkebunan sawit sekaligus yang dikorbankan.

Dalam catatan Transformasi Untuk Keadilan (TUK Indonesia) yang merupakan anggota dari Koalisi Buruh Sawit (KBS), pemerintah Indonesia sebagai administrator tata kelola negara tidak memiliki data yang pasti dan akurat tentang luas dari perkebunan sawit di Indonesia.

Ada enam lembaga negara yang memiliki data yang berbeda, namun tidak satu pun yang bisa dijadikan acuan. Konon lagi data jumlah buruh perkebunan sawit. Asumsi yang digunakan oleh lembaga negara adalah jumlah luas perkebunan dibagi dengan target kerja individu buruh sawit.

Menurut Presiden Jokowi, luas perkebunan sawit di Indonesia sekitar 13 juta hektar, bila dibagi dengan seorang buruh yang mampu mengerjakan 2 hektar (asumsi rata-rata), maka jumlah buruh sawit berdasarkan rasio beban kerja dengan total luas lahan adalah  7 juta buruh.

“Ini belum termasuk keluarga mereka, dan belum termasuk buruh-buruh di pabrik kelapa sawit (PKS),” tulisnya.

Jumlah ini merupakan jumlah yang signifikan dalam konstalasi ketenagakerjaan Indonesia. Buruh sawit adalah kelompok buruh perkebunan terbesar dalam sejarah perburuhan di Indonesia.

Namun, dalam lembar fakta yang dituang dari Focus Group Discussion, Koalisi Buruh sawit menemukan catatan-catatan pilu tentang kondisi pekerja perkebunan sawit, hal ini berbanding terbalik dengan prestasi industri sawit Indonesia yang berkontribusi sebesar 429 Triliun terhadap PDB Indonesia pada tahun 2016 saja.

Pada tahun 2017, Indutri sawit menjadi penyumbang PDB terbesar bagi Indonesia dengan rasio 11% dari total PDB. (IP-01)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *