Nasih Buruh Sawit Masih Sengsara Dipermainkan Perusahaan

Foto IP

PONTIANAK, insidepontianak.com – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, organisasi buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Font Perjuangan Rakyat (FPR), melakukan aksi demo di Bundaran Digulis Untan, Rabu (1/5/2019).

FPR mendesak pemerintah memperhatikan nasib buruh, terutama buruh di perkebunan kelapa sawit di Kalbar. Pasalnya, sejak dulu hingga sekarang, nasib buruh tidak mengalami perubahan. Misalnya saja nasib Buruh Harian Lepas (BHL) yang bekerja di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki konsesi di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya.

Bacaan Lainnya

Ketua Serikat Buruh Kalbar, Suryani, koordinator lapangan aksi menjelaskan, BHL yang bekerja di perusahaan tersebut, dalam satu bulan hanya bekerja 12 hari. Terkadang, hanya empat hari saja. Padahal, mereka harus mencukupi kebutuhan keluarga yang mencapai Rp3 juta per bulan.

“Di perusahaan tersebut juga masih banyak karyawan yang sudah lanjut usia, namun hingga sekarang tak kunjung di PHK,” katanya.

Dia curiga bahwa, hal itu cara perusahaan tidak memenuhi hak-hak karyawan. Pihak perusahaan memperkecil harian kerja. Tujuannya, agar pekerja lansia tak ada penghasilan, dengan sendirinya keluar dari perusahaan. “Dengan begitu, secara otomatis upah pesangon tidak diberikan,” tegasnya.

Bukan hanya itu, sejak 2015-2019, Tunjangan Hari Raya selalu diberikan berdasarkan proporsi karyawan. Ada yang dapat Rp800 ribu, bahkan ada yang hanya dapat Rp500 ribu saja. Padahal, jika menilik pada Permenaker Nomor 06 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan, perusahaan wajib memberikan THR dalam bentuk uang sejumlah satu bulan gaji.

Pihaknya pernah mempertanyakan terkait hal itu ke perusahaan. Sayangnya, karena posisi mereka di perusahaan tersebut hanya sebagai karyawan BHL, THR tidak bisa dicairkan sesuai amanah Permenaker.

Suryani menegaskan, BHL ada batasnya. Kalau karyawan kontrak dari satu hingga dua tahun, batasnya menurut undang-undang. Tetapi ketika dibantah dengan undang-undang, pihak perusahaan berdalih tidak mengetahui hal tersebut, serta mereka hanya menerapkan Permenkar itu.

Padahal, Permenaker merupakan pecahan undang-undang. Di undang-undang sudah jelas menyebutkan bahwa, karyawan BHL maksimal bekerja dua tahun. Sedangkan perusahaan sudah beraktivitas lebih dari empat tahun.

Begitu juga mengenai kerusakan barang saat bekerja, serta jaminan kesehatan. Apa pun barang yang rusak, meskipun kerusakannya ketika sedang beraktivitas menjalankan kewajiban sebagai BHL, namun biaya ganti harus merogoh kocek sendiri.

“Termasuk juga jaminan kesehatan bagi BHL yang selama ini tidak pernah dipenuhi. Seperti orang sakit atau kecelakaan. Itu tidak pernah dibayar. Kami harus bayar sendiri,” ujarnya.

Parahnya lagi, ketika perusahaan mengeluarkan peraturan mengenai apa pun, semua karyawan harus menaati dan menjalankannya. Jika tidak, kata dia, pihak perusahaan dengan sengaja tidak akan mempekerjakan karyawan BHL.

“Kalau perusahaan ini benar, kami tidak tuntut dan ribut. Kami hanya minta kembalikan hak kami, THR, tanah kami,” ujarnya.

Suryani menuding, perkebunan sawit itu telah memperpanjang izin Hak Guna Usaha (HGU), hingga tahun 2046. Artinya, ketika masalah tersebut tidak ditindaklanjuti, dirinya tidak yakin sampai kapan masyarakat mampu bertahan. Apalagi jika dilihat dari dampak perusahaan bagi kesehatan masyarakat yang bermukim di sekitar konsesi.

“Beberapa waktu lalu, masyarakat kami sudah ada yang meninggal karena keracunan. Bahkan, saat ini sudah ada yang sakit. Mereka menyemprotkan ekstra pudingnya kurang. Bukan kurang lagi, tapi dikasikan sama sekali,” imbuhnya.

Sejauh ini, pihaknya sudah melaporkan ke Disnaker Provinsi Kalbar. Namun, tanggapan Disnaker, mereka hanya buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga hak-hak tersebut tidak bisa diupayakan.

Pihak juga pernah berkomunikasi dengan DPR RI, setahun yang lalu. Bahkan, sempat dijanjikan upaya tuntutan. Namun, lagi-lagi janji hanya tinggal janji. Tak ada realisasi pernah terwujud.

“Ternyata nihil. Satu Minggu kami bolak-balik, kami dipermainkan oleh pemerintah,” tutupnya. (IP-01)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *