Pramono Sebut Buruh Mitra Sejajar Sejak Era Reformasi

  • Bagikan
Foro Setkab

JAKARTA, insidepontianak.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyampaikan, perlunya ada perubahan paradigma secara mendasar, bahwa hubungan buruh dengan majikan itu bukan hubungan atas bawah. Tetapi hubungan partner, hubungan mitra.

“Maka dengan demikian, kalau buruh bisa kita tempatkan sebagai mitra yang saling menguntungkan dengan pengusaha maupun dengan majikannya, maka ini akan menjadi hubungan yang baik,” kata Seskab, Pramono Anung saat wawancara di ruang kerjanya, seperti dilansir dari Setkab, Kamis (2/5/2019).

Sekarang ini yang terjadi, masih ada euforia bahwa setiap Hari Buruh mereka turun ke jalan, menyampaikan aspirasinya. Padahal, kalau dilihat, setelah era reformasi, apalagi setelah Undang-undang tentang Perburuhan diterapkan, buruh Indonesia dibandingkan dengan buruh-buruh negara-negara lain, sebenarnya sudah cukup baik.

“Mereka pada posisi mitra sejajar. Bahkan mereka juga diberikan hak-hak yang selama dulu tidak pernah ada,” kata Pramono.

Karenanya, buruh Indonesia harus tetap menjadi partner, menjadi kawan, menjadi mitra dari pengusaha. Tidak boleh kemudian, ada perbedaan karena ini buruh, kemudian ini adalah majikan ataupun pengusahanya.

Terkait dengan maraknya start up, Seskab Pramono Anung mengemukakan, ada hal paling utama adalah pemerintah harus mendorong, memberikan kesempatan, ruang, bagi siapa pun terutama generasi muda, para anak-anak milenial ini, masuk pada dunia start up yang merupakan dunia baru bagi lapangan kerja di Indonesia.

Diakuinya sekarang ini, start up yang besar memang baru beberapa. Tapi pemerintah telah mendorong bahkan ribuan startu up baru selalu muncul dalam setiap waktu.

“Nah inilah yang diberi kesempatan bagi para anak muda untuk berkreasi. Sekarang ini sudah beda zamannya, orang tidak lagi bekerja di kantor, di ruang-ruang tertutup sebagai pekerja swasta atau pemerintah. Mereka mempunyai ruang yang lebih luas,” ujar Pramono.

Maka dengan demikian, anak muda diberi kesempatan untuk tumbuh dan pemerintah tidak perlu mengatur secara detil, tentang bagaimana pola kebijakan yang ada di start up.

“Biarkan mereka tumbuh, biarkan mereka berkembang, biarkan mereka menjadi besar. Baru Kemudian setelah mereka menjadi besar, pada saatnya kemudian pemerintah perlu mengatur mereka. Tapi saat ini pemerintah berpandangan, start up itu belum perlu diatur secara detil,” terang Pramono. (IP-01)

 

 

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: