Dubes Perancis Kunjungi Ketemenggungan Tae di Sanggau

Foto IP

SANGGAU, insidepontianak.com – Duta Besar (Dubes) Perancis Jean Charles Berthonnet mengunjungi Ketemenggungan Tae, Desa Tae, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kedatangan Dubes Perancis ini disambut Wakil Bupati (Wabup) Sanggau Yohanes Ontot.

Ikut dalam rombongan Dubes Perancis ini, Direktur Agency France for Development (AFD) Emmanuel Baudran, Sekretaris Utama Kedutaan Pierre Vincent dan Direktur Komite Katolik untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan (CCFD-TS) yang diwakili Nicolaas Heeren.

Bacaan Lainnya

Kunjungan Duta Besar Perancis difasilitasi Pemkab Sanggau dan Institut Dayakologi (ID), dalam rangka peninjauan studi dampak program pemberdayaan holistik kepada masyarakat, sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir di Ketemenggungan Tae.

Diantaranya pengakuan hak-hak masyarakat adat dari pemerintah pusat. Yaitu, hutan adat yang merupakan hasil kerja sama Institut Dayakologi, dipimpin Kriss Gunui’ dan tim bekerja sama dengan Pemkab Sanggau yang didukung oleh CCFD dan AFD.

Saat menerima kunjungan itu, Wabup Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan terima kasih kepada Institut Dayakologi bersama CCFD dan AFD dari Perancis. Yang telah mendampingi masyarakat dalam pengembalian hak-hak adat, sebagai masyarakat adat dari Negara, untuk mengelola dan menentukan kehidupan yang layak di atas tanah dan hutan adat masyarakat itu sendiri.

Hal yang menarik perhatian Kedutaan Besar Perancis untuk mengunjungi dan meninjau Ketemenggungan Tae adalah, Kabupaten Sanggau sebagai penerima hak milik hutan adat di Indonesia yang merupakan salah satu hutan adat terluas di Indonesia.

“Tugas kita selanjutnya, bagaimana memperkuat, melestarikan, dan mengelola hutan adat, budaya lokal sesuai kearifan lokal,” ujar Ontot yang juga Ketua DAD Kabupaten Sanggau.

Pada acara yang bertema ‘Bersolidaritas Selamatkan Bumi dan Kemanusiaan Melalui Pemberdayaan Holistik untuk Masyarakat Adat Kabupaten Sanggau’ ini, Direktur AFD Emmanuel Baudran menyampaikan, sejak AFD masuk ke Indonesia yang sekarang sudah 10 tahun, AFD sudah sering membantu masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur.

Ia menyebut, ciri khas AFD selalu melibatkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menjalankan program kerjanya.

Emmanuel menambahkan, kedatangan rombongan Kedutaan Perancis untuk Indonesia ke Desa Tae untuk berdiskusi langsung dengan Masyarakat Adat Tae. Terkait bagaimana kondisi setelah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat, bagaimana kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan adat dan budaya.

Sementara itu, Direktur Insitut Dayakologi Krissusandi Gunui’ menyampaikan, selama tiga tahun terakhir telah berhasil menjadikan Ketemenggungan Tae dan Kampung Segumon Kecamatan Sekayam sebagai percontohan atau model pemberdayaan holistik, yang memperkuat lembaga dan hukum adat, menghasilkan hukum adat baru tentang pelarangan penjualan tanah-tanah adat ke pihak luar, dan memastikan pengelolaan wilayah adat, sesuai kearifan lokal yang dikontrol oleh lembaga dan hukum adat setempat.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Sanggau menyerahkan hasil Musyawarah Adat Besar Tiong Kandang kepada Dubes Perancis. Musdat sendiri digelar di Ketemenggungan Tae pada awal Maret 2019, tentang kesepakatan masyarakat adat, dalam melestarikan dan mengelola hutan adat, budaya lokal, sesuai kearifan lokal.

“Untuk menindaklanjuti pengakuan hak-hak atas keberadaan masyarakat adat, tanah dan hutan adat dari pemerintah pusat kepada masyarakat adat Desa Tae,” pungkasnya. (IP-01)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *