Menteri Brodjonegoro Katakan Calon Ibu Kota Harus Terbuka dengan Pendatang

Foto Setkab

JAKARTA, insidepontinaak.com – Kantor Staf Presiden mengundang empat kepala daerah yang berpotensi, untuk menjadi calon ibukota baru Republik Indonesia. Kegiatan tersebut digelar dalam suatu diskusi media di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Keempat kepala daerah yang diundang dalam diskusi adalah, Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Pejabat Bappeda Kaltim Yusliando.

Bacaan Lainnya

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dalam kesempatan terpisah telah mengatakan, Presiden Jokowi ingin melihat perkembangan kajian yang dilakukan oleh Bappenas.

“Keputusan itu berdasarkan kajian dan juga pandangan dari luar. Presiden juga ingin masukan dari publik. Pembuatan keputusan kan perlu input dari luar,” ujar Moeldoko.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam diskusi tersebut memaparkan kriteria-kriteria ideal yang akan dipilih sebagai ibukota baru.

Ia menjelaskan, pemindahan ibu kota merupakan bagian dari pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia, menuju Indonesia Sentris. Ia menjelaskan bahwa Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan.

“Pertama lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana, seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya,” papar Bambang.

Lokasi ibu kota baru juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota eksisting, dan tidak memiliki risiko potensi konflik social, serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Yang tidak kalah penting, lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional.

Ibu kota baru nantinya dari sisi jumlah penduduk ada dua skenario. Pertama, ibukota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Skenario kedua, jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa. Adanya rencana tersebut, pengembangan wilayah baru di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa yang daya dukungnya semakin terbatas. (IP-01)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *