Pemerintah Tambah Investasi Lembaga Keuangan Internasional dari APBN

Foto MoneySmart

JAKARTA, insidepontianak.com – Pemerintah memandang perlu menambah investasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019. Alasannya, pertimbangan untuk mempertahankan besaran investasi Pemerintah Republik Indonesia pada sejumlah Lembaga Keuangan Internasional (LKI).

Atas pertimbangan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 50/PMK.010/2019 tentang Penambahan Investasi Pemerintah RI, pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2019 pada 26 April 2019.

Bacaan Lainnya

Dalam PMK itu disebutkan, Menteri Keuangan melaksanakan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI. Pertama, International Development Association (IDC), paling banyak Rp217, miliar, dengan rincian Rp48,3 miliar atau Rp3,2 juta dollar AS berupa pembayaran non tunai, dan Rp169 miliar berupa pembayaran tunai.

Kedua, Islamic Development Bank (IDB), paling banyak Rp87,216 miliar atau setara 5,814 juta dollar berupa pembayaran tunai. Ketiga, International Fund for Agricultural Development (IFAD), paling banyak Rp45 miliar atau setara 3 juta dollar AS.

Keempat, Islamic Corporation for Development of The Private Sector, paling banyak Rp44,525 miliar atau setara 2,968 juta dollar AS berupa pembayaran tunai. Kelima, Asian Infrastructure Invesment Bank (AIIB) paling banyak Rp2,016 triliun atau setara 134,420 juta dollar AS berupa pembayaran tunai.

“Penambahan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud bersumber dari APBN 2019,” bunyi Pasal 3 ayat (2) PMK, seperti dilansir Setkab.

“Pelaksanaan penambahan investasi sebagai dimaksud dilakukan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim Badan Kebijakan Fiskal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bendahara Umum Negara (BUN) pengelolaan Investasi Pemerintah,” bunyi Pasal 9 PMK ini.

Ditegaskan dalam PMK ini, penambahan Investasi Pemerintah kepada LKI dapat melebihi nilai sebagaimana dimaksud, sepanjang diakibatkan oleh selisih kurs sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai APBN tahun berjalan.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 PMK Nomor: 50/PMK.010/2019 yang diundangkan oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Eka Tjahjana, pada 29 April 2019. (IP-01)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *