Sembilan ASN Terlibat Korupsi di Sanggau Resmi Dipecat

ASN
Kepala BKPSDM Sanggau, Herkulanus HP. (Foto Iinsidepontianak.com)
banner 468x60

SANGGAU, insidepontianak.com – Setelah melalui proses panjang, 9 aparatur sipil negara (ASN/PNS) di Kabupaten Sanggau yang tersangkut kasus koruptor resmi dipecat. Kini, usai penerima SK PTDH, para ASN korup itu, tak lagi menerima haknya atau gaji sebagai abdi negara.

“Sebanyak sembilan orang PNS di lingkungan Pemkab Sanggau, sudah dikeluarkan surat keputusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai ASN,” kata Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau, Herkulanus HP.

Muat Lebih

Ia mengatakan, pemecatan sembilan ASN itu sesuai dengan Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional.

Terhitung  sejak tanggal 28 April 2019, ASN resmi dipecat. Menurut SKB tiga menteri itu harusnya paling lambat Desember 2018. Tetapi karena bupati Sanggau saat itu sebagai petahana, ada kewajiban dan keharusan, untuk mendapatkan izin dari Kemendagri.

“Maka itu berproses-proses, sudah dikeluarkan izin dari Kemendagri, sehingga Bupati kita mengeluarkan SK pemberhentianya,” jelas Herkulanus.

Hanya saja, ia enggan menyebutkan nama-nama ASN yang dipecat karena terlibat korupsi itu. “Sembilan ASN yang mendapatkan SK PTDH tidak mendapatkan hak pensiun. Karena itu namanya pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau dengan hormat, baru mendapatkan pensiun,” jelas Herkulanus.

Ia menambahkan, sebelum mereka dijatuhi hukuman, jabatannya memang sudah dicopot. Jadi, mereka statusnya staf biasa. J ika ada yang melakukan banding, tentunya lewat PTUN dan itu merupakan hak sebagai warga negara.

“Kita tidak bisa membatasi. Tapi untuk kepegawain sudah final,” tegas Herkulanus.

Namun, ia menyampaikan, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan perkara pengajuan aturan terkait pemberhentian PNS. Salah satu pemohonnya ASN dari Bengkulu, bisa saja mewakili seluruh Indonesia.

“ASN itu mengajukan uji materi terhadap UU ASN dan SKB tiga menteri, tapi oleh MK dimentahkan. Artinya, tidak ada hal-hal yang dilanggar. Jadi pemberhentian itu harus tetap dilaksanakan,” pungkas Herkulanus. (IP-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *