Desa Diminta Biayai BPJS Kesehatan Perangkat Desa Pakai APBDes

  • Bagikan
Alian
Kabid Pemdes DPM-Pemdes Kabupaten Sanggau, Alian. (Foto Delik)

SANGGAU, insidepontianak.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-Pemdes) Kabupaten Sanggau, mendorong agar perangkat desa ikut program BPJS Kesehatan. Biayanya, ditanggung APBDes.

Kabid Pemdes DPM-Pemdes Kabupaten Sanggau mengatakan, aparatur desa perlu mendapatkan jaminan kesehatan, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik.

“Karena setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, yang didukung dengan jaminan untuk melindungi kesehatannya, sudah pasti dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik,” ujar Alian, Sabtu (25/5/2019).

Untuk itu, ia minta agar desa dapat menganggarkan pembiayaan BPJS Kesehatan aparatur desa melalui APBDesa.

Menurut Alian, alokasi dana untuk BPJS Kesehatan aparatur desa tersebut, yakni dari pembiayaan 30 persen pada pos biaya operasional program bidang penyelenggaraan pemerintahan desa melalui ADD, yang didasari dengan kemampuan keuangan desa.

Ia menyebut dasar pelaksanaan jaminan kesehatan bagi aparatur desa adalah Undang-Undang Desa, Permendagri, Perpres dan lainnya. Akan tetapi, ketika pemerintah desa menganggarkannya ke dalam dokumen APBDesa, harus selaras dengan RPJMDes dan RKPDes dan berdasarkan musyawarah desa.

Terkait hal tersebut, perwakilan desa se-Kabupaten Sanggau telah mengikuti advokasi dan registrasi kepala desa dan aparatur desa, dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kegiatan tersebut, diselenggarakan oleh BPJS Kabupaten Sanggau dan dilaksanakan di Gedung Baznas Kabupaten Sanggau, 21-22 Mei 2019.

“Peserta masing-masing desa 2 orang dari 163 desa di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Sanggau,” pungkas Alian. (IP-01)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: