Pemantauan Bersama Rilis Temuan Awal Peristiwa Mei 2019­­

Aksi 22 Mei 2019
AKSI - Aksi demonstrasi setelah pengumuman rekapitulasi hasil Pilpres oleh KPU. (Foto VOA Indonesia)

JAKARTA, insidepontianak.com – Pemantauan bersama sejumlah lembaga yang terkait HAM, demokrasi dan profesi, mengumumkan temuan awal terkait peristiwa aksi 21-22 Mei 2019, pasca pengumuman penghitungan rekapitulasi KPU, 20 Mei 2019.

Lembaga pemantau tersebut, antara lain, YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, AJI, Lokataru Foundation, Amnesty, dan LBH Pers. Dalam pemaparannya, lembaga pemantau memaparkan kronologi kejadian tersebut.

Bacaan Lainnya

Pada Selasa (21/5/2019) dini hari, KPU mengumumkan hasil pemilu. Dan, 21 Mei siang aksi damai dimulai oleh pendukung 02. Aksi ini berlanjut pada 22 Mei hingga malam hari. Di sela-sela aksi damai tersebut terjadi insiden yang mengarah pada kerusuhan yang terjadi pada tanggal 22 Mei dini hari hingga tanggal 22 siang.

Dalam rilisnya, Minggu (26/5/2019), ada beberapa temuan terhadap peristiwa tersebut. Seperti, pecahnya insiden, korban, penyebab, pencarian dalang, Tim Investigasi Internal Kepolisian, indikasi kesalahan penanganan demonstrasi,  penutupan akses tentang korban oleh Rumah Sakit, penanganan korban yang tidak segera, penyiksaan, perlakuan keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Juga, hambatan informasi untuk keluarga yang ditahan, salah tangkap. Kekerasan terhadap tim medis. Penghalang-halangan meliput kepada jurnalis: kekerasan, persekusi, perampasan alat kerja, perusakan barang pribadi. Penghalangan akses kepada orang yang ditangkap: untuk umum dan advokat, serta pembatasan komunikasi media sosial.

Berdasarkan temuan-temuan di atas terdapat beberapa kesimpulan yang bisa ditarik, yaitu, pertama, terindikasi adanya pelanggaran HAM dengan korban dari berbagai kalangan. Yaitu, tim medis, jurnalis, penduduk setempat, peserta aksi dan dari berbagai usia.

Kedua, terjadi penyimpangan dari hukum dan prosedur yang ada. Diantaranya, KUHAP, Konvensi Anti Penyiksaan/CAT, Konvensi Hak Anak/CRC, Perkap 1/2009, Perkap 9/2008,  Perkap 16/2006 tentang Penggunaan kekuatan, Perkap 8/2010, Perkap 8/2009.

Atas temuan-temuan tersebut, lembaga pemantuan bersama menyampaikan rekomendasi. Pertama, lembaga oversight kepolisian, seperti Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, dan Komisi III dari DPR RI, segera mengevaluasi kinerja petugas Polri dalam aksi 21 dan 22 Mei dalam insiden-insiden yang berpotensi merupakan pelanggaran HAM.

Kedua, Polri untuk mengumumkan kepada publik, baik kepada lembaga-lembaga oversight negara, jurnalis, atau masyarakat umum,  secara rinci laporan penggunaan kekuatan yang sudah sesuai prosedur tersebut, dengan mempublikasi Formulir Penggunaan Kekuatan (A): Perlawanan – Kendali dan Formulir Penggunaan Kekuatan (B): Anev Pimpinan yang merupakan lampiran dari Perkap No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Sudah lama, Polri selalu mengklaim menggunakan kekuatan sesuai prosedur dalam menghadapi aksi massa atau menyergap terduga pelaku kriminal, tanpa disertai akuntabilitas yang jelas lewat publikasi pelaporan semacam ini.

Kedua, Penyidik Kepolisian RI harus segara mengirimkan surat tembusan pemberitahuan penahanan kepada masing-masing keluarga yang ditahan. Ketiga, Rumah Sakit harus memberikan informasi publik tentang jumlah orang yang dirawat dan meninggal.

Keempat, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman dengan melibatkan masyarakat sipil perlu menyelidiki lebih lanjut tentang insiden ini- menemukan dalang di balik peristiwa guna mencegah keberulangan peristiwa dan impunitas di masa mendatang. (IP-01)

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *