Presiden Jokowi Laksanakan Beberapa Pertemuan Penting dengan Pemimpin ASEAN

  • Bagikan

BANGKOK, insidepontianak.com – Presiden Joko Widodo setiba di Bangkok, Thailand untuk menghadiri KTT ke-34 ASEAN, langsung mengadakan sejumlah pertemuan penting dengan pemimpin, perdana menteri, dan pejabat penting negara ASEAN.

Di antaranya, Presiden Jokowi bertemu dengan PM Thailand Prayut Chan-o-cha, State Counsellor Republik Uni Myanmar Aung San Suu Kyi, dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN yang dihelat di Hotel Athenee Bangkok, Sabtu (22/6/2019).

Saat bertemu PM Thailand, Jokowi menyatakan, Indonesia dan Thailand diyakini dapat membangun kerja sama yang baik, tidak saja untuk kepentingan bilateral, namun juga untuk ASEAN dan dunia.

”Saya mendukung penuh keketuaan Thailand di ASEAN tahun ini,” ucap Presiden.

Dalam pertemuan yang dihelat di Hotel Athenee Bangkok ini, Presiden Jokowi dan PM Prayut Chan-o-cha membahas tiga isu, yaitu satu isu bilateral dan dua isu ASEAN. Terkait isu bilateral, Presiden Jokowi menyampaikan rasa senangnya melihat kerja sama bilateral kedua negara.

Kedua pemimpin sepakat meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi serta menghilangkan hambatan perdagangan.

Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin secara khusus membahas perdagangan dua komiditi, yaitu CPO dan karet. Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Thailand atas dukungan kepada Indonesia dan Malaysia dalam melawan diskriminasi terhadap CPO. Indonesia juga menghargai kerjasama Thailand untuk bersama-sama dapat meningkatkan harga karet dunia.

Untuk Kerja sama Indo Pasifik, Presiden Jokowi menyampaikan pernghargaan atas dukungan Thailand terhadap Konsep Outlook ASEAN mengenai Indo Pasifik.

Isu terakhir yang disampaikan Presiden Jokowi adalah perkembangan Rakhine State.

Indonesia menyampaikan pentingnya laporan Preliminay Needs Assesment (PNA)  untuk segera ditindaklanjuti. Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya situasi keamanan yang lebih baik di Rakhine State sehingga proses repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat dapat dilakukan.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: