banner 468x60

Sekjen KLHK Minta Pengelola Hutan Bekerja Profesional

  • Bagikan
Hutan di Kalbar
HUTAN - Sekjen KLHK jadi pembicara dalam Semiloka Penguatan Peran KPH Dalam Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat, di Hotel Mercure, Pontianak, Senin (1/7/2019). Dia minta KPH bekerja profesional dalam mengelola hutan di Kalbar. (IP-01)

PONTIANAK, Insidepontianak.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Bambang Hendroyono meminta agar Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) di Kalimantan Barat bisa bekerja secara profesional dalam melaksanakan setiap kegiatan dalam rangka perbaikan hutan di Kalbar

“Jika ingin hutan di Kalbar baik dan dapat diperbaiki serta bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan hutan itu, maka KPH harus bekerja secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” tegasnya.

Hal tersebut disampaikan dirinya, saat memberikan materi dalam kegiatan Semiloka Penguatan Peran KPH Dalam Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat, di Hotel Mercure, Pontianak, Senin (1/7/2019).

Dilanjutkan dia, secara amanat yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, bahwa tugas pokok dan fungsi KPH adalah, sebagai operator dalam forest management atau pengelolaan hutan.

“Hal ini sebagai tindak lanjut dari eksekutor dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,” ujarnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi itu adalah, menyelenggarakan pengelolaan hutan. Misalnya terkait dengan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam.

Selain itu, KPH juga bertugas menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian.

Tak hanya itu, KPH juga bertugas melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya, serta membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Dirinya menegaskan, dalam membuat suatu kebijakan dalam pengelolaan hutan, seluruhnya harus dalam satu kesatuan tata kehutanan. Hal ini juga bisa berkaca dalam pembuatan RPJMD, Renstra pemerintah yang harus satu tujuan dengan RPJMN.

“Jika visi misinya sudah sama dan yang mengelola juga sudah good government, maka sudah semestinya hutan akan baik,” tegasnya. (IP-01)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: