DAD Sintang Dorong Masyarakat Adat Bisa Manfaatkan Hutan Secara Legal

  • Bagikan
Hutan Sosial
SEMINAR - Peserta mengikuti seminar Perhutanan Sosial di acara Pekan Gawai Dayak Sintang 2019, Rabu (10/7/2019). (Humpro Sintang)

SINTANG, insidepontianak.com – Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang menggelar seminar adat di Aula CU Keling Kumang, Rabu (10/7/2019). Seminar mengupas tentang pemanfaatan hutan yang bisa digunakan secara legal.

Sekretaris Panitia Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke VIII Tahun 2019, Antonius menyatakan, seminar diikuti oleh perwakilan masyarakat adat di 14 kecamatan, tokoh masyarakat dan mahasiswa.

Wakil Bupati Sintang Askiman menyampaikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat, belum disosialisasikan dengan baik.

“Aturan turunannya juga belum ada. Seperti peraturan bupati. Sebenarnya ada banyak aturan yang mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Untuk bisa disebut masyarakat adat, kita harus memiliki wilayah adat, budaya, seni, dan hukum adat yang masih diakui,” katanya.

Masyarakat adat Dayak juga sudah diakui di PBB. Bahkan orang Dayak sudah ada perwakilan di PBB. Maka harus terus diperkuat keberadaan masyarakat Dayak, sebagai masyarakat adat.

Ia juga melihat ada resolusi PBB yang memperbolehkan Borneo disebut Pulau Dayak. Sehingga ke depannya, orang Dayak bisa memperjuangkan adanya  sebutan Provinsi Dayak Kalbar, Provinsi Dayak Kalteng dan seterusnya. Hal itu sama dengan sebutan Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya.

“Saya juga mau memperjuangkan agar hari pelaksanaan Gawai Dayak sebagai hari besar daerah,” terang Askiman.

Petrus Junaidi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang memaparkan materi tentang Revitalisasi Tanah dan Masyarakat Adat.

Ia memamparkan, Sintang memiliki luasan kawasan hutan sekitar 2.163.500 hektare, luasan kawasan APL 893.100 hektare. Pihaknya, ada program revitalisasi hak atas tanah masyarakat, termasuk masyarakat adat.

“Kami akan memberikan jaminan hukum atas tanah kepada masyarakat, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” kata Petrus Junaidi.

Sampai saat ini, sudah 27.591 sertifikat dibagikan kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk kemakmuran rakyat, menghormati hak pribadi dan mendukung kehidupan masyarakat.

Gana Suka salah satu peserta seminar mempertanyakan terjadinya kasus sertifikat ganda.

“Itu pasti pengeluaran sertifikat dengan pola lama. Tetapi sejak BPN menggunakan teknologi canggih, kasus sertifikat tanah ganda sudah tidak ada. Sertifikat ganda ada karena terbitnya SKT. Kami mendorong setiap desa ada peta tanah juga” terang Petrus Junaidi.

Samsudin peserta seminar dari Ketungau Tengah mengeluhkan sertifikat yang belum jadi, meskipun sudah membayar. Petrus mengklaim sudah melarang tim BPN di lapangan untuk memungut uang dari masyarakat, untuk membuat sertifikat melalui program PTSL.

“Untuk memproses sertifikat melalui PTSL, kami sudah ada anggarannya” terang Petrus.

Niko Dimus, Kepala UPT KPH Wilayah Sintang Timur salah satu narasumber menjelaskan bahwa, urus izin hutan adat di Sintang sudah bias, karena sudah ada Perda-nya. Bahkan, Sintang sudah memiliki dua hutan desa. Yakni di Desa Tanjung Andan, Kecamatan Ambalau dan Desa Tanah Merah, Kecamatan Kayan Hulu sudah ada izin hak pengelolaan hutan desa.

Niko Dimus juga memaparkan alur skema pengajuan perhutanan sosial. Kalau syarat lengkap, 25 hari izin bisa keluar. “Silakan kepada masyarakat adat di Kabupaten Sintang, untuk melengkapi persyaratan jika ingin mengajukan izin perhutanan social,” terang Niko Dimus.

Veronika Ancili, Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sintang memaparkan materi tentang pengelolaan perkebunan dan pertanian yang berkelanjutan, baik sosial maupun ekonomi dengan memperhatikan masa depan anak cucu.

Ia mengatakan, sistem pertanian masyarakat saat ini, masih menggunakan cara berdampak terhadap aspek lingkungan. Seperti penggunaan pupuk kimia yang tak terkendali. Sistem pertanian yang berkelanjutan, memperhatikan tiga prinsip. Yakni, berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan dan social.

“Saya mau mendorong masyarakat pedalaman untuk menerapkan sistem pertanian yang terpadu dan ramah lingkungan, seperti peternakan babi dalam satu kawasan yang ada kebun sayur, buah dan tanaman lain,” harap Veronika. (IP-01)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: