banner 468x60

Polda Kalbar Sita Uang Rp6 Miliar Dugaan Penyimpangan Dana Bansus Bengkayang

  • Bagikan
Mapolda Kalbar
BANSUS - Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go, didampingi Wakil Direktur Reskrimsus AKBP Patromo Satriwawan, melakukan konpres terkait dana desa yang diduga terjadi penyimpangan, Kamis (11/7/2019). (Foto Humas Polda)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, menyita uang senilai Rp6 miliar lebih, dari Dana Bantuan Khusus (Bansus) pemerintahan Kabupaten Bengkayang yang diduga terjadi penyimpangan.

Hal ini diungkapkan Polda Kalbar melalui Konferensi Perss di Mapolda Kalbar yang dipimpin oleh Kabid Humas Kombes Pol Donny Charles Go, didampingi Wakil Direktur Reskrimsus AKBP Patromo Satriwawan, Kamis (11/7/2019).

Donny mengungkapkan bahwa, uang senilai Rp 6.690.693.000 diamankan dalam rangka penyelamatan keuangan negara (recovery asset), karena terindikasi tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus (basus) dari BPKAD Kabupaten Bengkayang, kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang.

Dari hasil pemeriksaan sementara penyidik, bahwa ada langkah-langkah yang tidak dilakukan berdasarkan peraturan dana desa, yaitu mengajukan proposal. Menurut Polda Kalbar, hal itu sudah menyalahi aturan atau percobaan melanggar hukum.

“Ada dugaan penyimpangan pada penyaluran dana bantuan khusus (bansus) dari BPKAD Kabupaten Bengkayang pada Tahun Anggara 2017 yang dilakukan dengan cara mentransfer dana bantuan khusus ke rekening 48 desa yang berjumlah seluruhnya sebesar 20 miliar,” ungkap Donny.

Uang senilai Rp6.690.693.000 ini dari 21 desa yang belum dilaksanakan kegiatannya atau penarikan, 2 desa lagi dalam proses penyitaan, maka nominal yang disita akan bertambah. Ada 25 desa lainnya sudah melaksanakan, untuk desa yang sudah melaksanakan, juga sedang dilakukan audit bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura, untuk mengetahui ada tidaknya kerugian negara dalam pelaksanaan.

Polda Kalbar dalam kasus ini belum menetapkan tersangka atau siapa yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi ini. Hal itu dikarenakan masih dalam tahap meminta keterangan saksi-saksi. Polda juga sudah mengambil keterangan 174 orang saksi, 2 di antarnya merupakan saksi ahli.

“Sementara masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan. Polda Kalbar bersama BPK RI dan ahli teknis masih bekerja,” kata Donny.

Untuk barang bukti lainnya yang diamankan Direktorat Reskrimsus berupa dokumen dokumen, seperti Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa. Dokumen rincian APBD, Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Dana Bantuan. Surat Perintah Pencairan Dana, rekening 48 desa, rekening para kepala desa, serta kwitansi-kwitansi pembayaran pekerjaan dari kepala desa kepada pihak yang melaksanakan pekerjaan. (IP-01)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: