banner 468x60

Mahasiswa Demo, Uang Kuliah IAIN Pontianak Termasuk Tertinggi Tingkat Nasional

  • Bagikan
Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Pontianak, Firdaus Achmad

PONTIANAK, Insidepontianak.com – Puluhan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak menggelar aksi teatrikal kematian di halaman gazebo Kampus IAIN, Senin (18/7/2019). Mereka menuntut penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terlalu tinggi dari sebelumnya. Bahkan, UKT itu dianggap lebih tinggi dari tingkat nasional.

Aksi puluhan mashasiswa tersebut, merupakan buntut dari tuntutan terkait dengan kebijakan baru UKT oleh pihak kampus, yang dianggap memberatkan orangtua mahasiswa.

Satu persatu korlap aksi mahasiswa IAIN Pontianak menyampaikan tuntutannya. Satu di antaranya adalah Jamal Saputra.

Kata dia, aksi yang digelar merupakan tuntutan mahasiswa terkait mahalnya penetapan biaya UKT. Misalnya saja UKT empat yang mencapai hampi Rp4 juta.

“Penetapan UKT itu kami rasa terbilang mahal. Misalnya UKT empat yang sebelumnya dua juta lebih, sekarang mencapai empat juta,” kata dia, Senin (15/7/2019).

Tak hanya itu, disampaikan dia, jika dibandingkan dengan IAIN nasional, region Kalimantan menjadi yang tertinggi dalam penetapan UKT tahun 2019 ini.

Sementara itu, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Firdaus Achmad mengatakan, penetapan UKT itu berdasarkan kajian terhadap kebutuhan pengelolaan pembelajaran dari masing-masing program studi.

Hal ini juga disebabkan, IAIN saat ini dalam proses pengembangan yang pasti membutuhkan pembiayaan besar.

“Maka kita lakukan kajian yang sedemikian rupa, sehingga bisa mendukung program yang kita rancang. Memang konsekuensinya adalah meningkatnya biaya UKT,” ungkapnya.

Dirinya membantah dengan adanya pernyataan UKT IAIN Pontianak tertinggi. Pasalnya, jika dibandingkan UKT 2 di Untan, maka bisa dipastikan di IAIN sendiri itu adalah UKT 4.

“Nilai UKT di IAIN masih terhitung rendah,” tegasnya.

Dari pembiayaan UKT ini, nanti akan digunakan pengelolaan. Misalnya saja terkait dengan pengembangan kuantitas tenaga pengajar non PNS yang dibiayai oleh pihak kampus. (IP-01)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: