banner 468x60

Kajian Kemenkes RI, Dua Rumah Sakit di Sanggau Direkomendasikan Turun Kelas

  • Bagikan
Pj Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka. (Foto Inside Pontianak)

SANGGAU, insidepontianak.com – Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan kajian kelas rumah sakit milik daerah dan swasta, termasuk di Kabupaten Sanggau. Hasilnya, ada dua rumah sakit di Kabupaten Sanggau yang direkomendasikan turun kelas rumah sakit.

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI tentang penyesuaian kelas rumah sakit hasil reviu kelas rumah sakit tertanggal 15 Juli 2019, dua rumah sakit di Kabupaten Sanggau yang direkomendasikan turun kelas yakni; RSUD M Th Djaman Sanggau dan Rumah Sakit Parindu.

RSUD M Th Djaman Sanggau direkomendasikan turun kelas dari kelas C ke kelas D. Begitu juga dengan Rumah Sakit Parindu, rumah sakit swasta yang dikelola PT Kalimantan Medika Nusantara, anak perusahaan PTPN XIII, juga turun kelas dari kelas C ke kelas D.

Pj Sekda Sanggau Kukuh Triyatmaka mengaku, sudah mewanti-wanti hal tersebut kepada Direktur RSUD M Th Djaman Sanggau. “Kendalanya kita belum punya spesialis anestesi, kita pun masih mencari. Saya sudah bilang direktur kemarin, sebenarnya itu harus dikejar. Ini kan masih tenggang waktu beberapa bulan. Kalau tidak bisa dipenuhi, akan dipertimbangkan untuk turun kelas,” katanya ditemui wartawan, Senin (22/7/2019).

Kukuh menyebut, Kementerian Kesehatan sangat ketat dalam hal menaikkan kelas pelayanan rumah sakit, dan itu berlaku di seluruh Indonesia. “Tidak mudah menaikkan kelas pelayanan RSUD, jika beberapa ketentuan atau kebutuhan fasilitas layanan tak terpenuhi,” ujarnya.

Terkait dokter anestesi, sebenarnya anggaran untuk itu sudah tersedia. Upaya untuk kerja sama dengan dokter-dokter spesialis dari luar juga telah dilakukan. Hanya saja, masih belum ada yang tertarik untuk ke Sanggau.

“Karena yang namanya spesialis itu harus kerja sama. Kemarin beberapa SKPD, termasuk Dinas Kesehatan juga membantu untuk berkerja sama dengan Universitas Padjajaran dengan universitas-universitas di Jawa, tapi sampai hari ini belum ada titik terang,” tuturnya.

Berdasarkan salah satu poin dalam surat Kemenkes tersebut, Rumah Sakit dapat mengajukan keberatan terhadap rekomendasi penetapan kelas rumah sakit, dalam jangka waktu paling lama 28 hari sejak rekomendasi diterbitkan.

“Ya tetap kita upayakan. Saya sudah panggil pak direktur kemarin, dia juga usaha. Saya juga diwarning,” pungkas Kukuh. (IP-01)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: