banner 468x60

Kubu Raya Terima Bantuan Perbaikan Rumah Terbanyak se-Indonesia

  • Bagikan
Muda Mahendrawan
BSPS - Bupati Muda Mahendrawan menyerahkan secara simbolis BSPS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, kepada perwakilan masyarakat penerima bantuan di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (29/7/2019). (Foto Rio/Humpro Kubu Raya)

KUBU RAYA, insidepontianak.com  – Sebanyak 1.330 pemilik rumah tidak layak huni dari 18 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

Bantuan senilai Rp 17.500.000 diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan bersama Direktur Rumah Swadaya Kementerian PUPR, Johny Fajar Sofyan Subrata dan Anggota DPR RI Komisi V Dapil Kalbar Syarif Abdullah Alqadrie menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut, kepada perwakilan masyarakat penerima bantuan di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (29/7/2019).

Direktur Rumah Swadaya Kementerian PUPR Johny Fajar Sofyan Subrata mengatakan, Kabupaten Kubu Raya menjadi kabupaten penerima BSPS terbanyak se-Indonesia.

“Tahun ini Kubu Raya mendapat bantuan sebanyak 1.330 untuk perbaikan rumah tidak layak huni dari program BSPS. Ini merupakan bantuan terbanyak dibanding daerah lainnya di Indonesia,” kata Johny, saat menyampaikan sosialisasi BSPS.

Johny menjelaskan, besarnya bantuan yang diberikan Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kubu Raya disebabkan pengajuan dan partisipasi aktif dari Bupati Kubu Raya. Sehingga program BSPS di Kubu Raya kembali terlaksana, dengan jumlah penerima yang lebih banyak.

“Ini tentu harus menjadi contoh bagi daerah lainnya, jika warganya ingin mendapatkan banyak bantuan BSPS ini. Dengan adanya bantuan ini, tentu program percepatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah bisa dilakukan dengan cepat,” katanya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya, Damhuri mengatakan, BSPS yang di Kabupaten Kubu Raya lebih populer dengan sebutan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di Kubu Raya, pelaksanaan BSPS sejak tahun 2009 hingga 2018, telah mewujudkan sebanyak 4.095 rumah MBR. Kemudian di tahun 2011-2013, pemerintah daerah melalui dana APBD merealisasikan sebanyak 584 rumah MBR. Sehingga rumah tidak layak huni yang telah direalisasikan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, baik dari APBN maupun APBD sebanyak 4.674 rumah MBR.

“Di tahun 2019 ini Pemkab Kubu Raya kembali mendapatkan kepercayaan dari Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Kalimantan Barat, sebanyak 1.330 rumah MBR di 18 desa dari 5 kecamatan. Yakni, Sungai Kakap, Sungai Ambawang, Batu Ampar, Sungai Raya, dan Teluk Pakedai,” tuturnya.

Damhuri menjelaskan, nilai bantuan sebesar Rp 17.500.000/MBR terdiri dari Rp 15 juta untuk material dan Rp 2,5 juta upah tukang. Terkait penggunaan dana bantuan, ia menyebut penerima dapat menarik dana dalam dua tahap. Tahap pertama 50 persen dari jumlah bantuan untuk pembelian bahan bangunan. Adapun tahap kedua, dapat dilakukan setelah penerima menyelesaikan peningkatan kualitas dan pembangunan minimal 30 persen.

Pelaksanaan BSPS ini didampingi tenaga fasilitator lapangan dan tenaga pendampingan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan. “Pemerintah daerah juga membentuk tim teknis kabupaten melalui dinas perumahan rakyat untuk mengawasi proses pelaksanaan kegiatan BSPS di lapangan,” paparnya.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: