Gubernur Sutarmidji Kumpulkan 94 Perusahaan Terindikasi Bakar Lahan

Kalimantan Barat
KARHUTLA - Seorang anggota Gakkum sedang memotret sebuah lokasi Karhutla. (Foto Dok Gakkum)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji bersama Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar rapat koordinasi penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), dengan memanggil 94 perusahaan di Kalbar yang terindikasi membakar lahan di kawasan konsesi mereka.

Selain itu, pada pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah bupati/wakil bupati dari beberapa daerah yang memiliki hotspot, didampingi sejumlah kepala dinas dan Badan Penanganggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari daerahnya masing-masing.

Bacaan Lainnya

“94 perusahaan ini terdiri dari 56 perkebunan, 38 Hutan Tanam Industri. Mereka kita panggil karena di sekitar kawasan konsesi yang mereka kelola, terdapat titik api,” kata Sutarmidji di Pontianak, dalam dirilisnya, Senin (12/8/2019).

Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut dari maraknya pembakaran lahan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Kalbar. Dimana sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan pihaknya akan memanggil perusahaan yang terindikasi membakar lahan.

“Yang paling banyak titik api di konsensi lahan dia, kita minta tindak secara hokum, baik pidana maupun perdata. Kalau perlu cabut izin semuanya. Kita serius dalam hal ini, kita tidak main-main, dan saya minta mereka punya komitmen untuk mengatasi Karhutla,” tegasnya.

Gubernur menyatakan, pihaknya akan memanggil sejumlah perusahaan yang terindikasi membakar lahan, berdasarkan pantauan titik panas dari satelit Lapan beberapa waktu lalu.

Awalnya, ada 10 perusahaan yang akan dipanggil. Tapi, ia menyatakan, kemungkinan jumlahnya akan bertambah, sehingga pada hari ini dilakukan pemanggilan terhadap sejumlah perusahaan tersebut.

Sutarmidji mengatakan, dalam pemanggilan tersebut, pihaknya akan meminta penanggungjawab perusahaan yang akan dating, agar perusahaan terindikasi membakar lahannya bisa langsung mengambil tindakan, setelah pertemuan tersebut.

“Kalau yang datang sekelas staf, akan kita suruh pulang. Kita mau ini cepat diatasi. Makanya, sekelas manager atau pegawai yang bisa mengambil kebijakan, akan kita panggil,” katanya.

Dalam pemanggilan tersebut, Pemprov Kalbar akan meminta klarifikasi dari pihak perusahaan, terkait titik panas yang terpantau di perusahaannya.

“Jika mereka ingin mengklarifikasi, kita berikan kesempatan untuk membela diri, karena kita sudah mendapatkan titik koordinat titik api dari pantauan Lapan, dan titik panas itu terindikasi berada di sekitar sejumlah perusahaan,” katanya.

Dia menegaskan, akan tegas terhadap aturan. Jika memang terbukti lahan itu sengaja dibakar, pihaknya akan membekukan izin perusahaannya.

Menurut Sutarmidji, jika kebakaran lahan terjadi dalam radius 2 kilometer di sekitar perusahaan, maka perusahaan tersebut berkewajiban memadamkan apinya.

“Setelah pertemuan ini, kita akan berikan perusahaan-perusahaan ini kesempatan untuk mengklarifikasi hal ini, dalam waktu 3×24 jam,” katanya.

Pihaknya akan mendengar alasan perusahaan. Midji minta perusahaan tidak seenaknya saja membakar lahan. Semua pihak repot. Masyarakat juga sakit akibat udara tak sehat.

Ia menegaskan, sebagai gubernur dirinya tidak akan melihat perusahaan itu milik siapa. Sebab, tindakan yang akan diberikannya berlaku untuk semua perusahaan yang terbukti berbuat salah.

Saat ini ada beberapa perusahaan yang akan disegel oleh Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, guna menghentikan kegiatannya dan melihat progres perusahaan terkait karhutla tersebut.

“Hari mereka (perusahaan) disegel untuk menghentikan kegiatannya, kita progresnya apa tindakan mereka,” ujarnya.

Ia minta dilakukan audit, terkait perlengkapan kebakaran yang dimiliki perusahaan.

“Saya minta peralatan untuk kebakaran harus ada, harus di audit saya tugaskan dari Lingkungan Lidup. Kalau sewaktu-waktu saya kunjungi perusahaannya secara acak, dan saya tidak akan mau beritahu yang mana-mana. Kita serius jangan ada lagi kebakaran tiap tahunnya. Ini kejadian terakhir kali,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen KLHK, Rasio Ridho Sani menjelaskan bahwa ada tujuh perusahaan di Kalbar, diminta keterangan oleh tim penyidik Gakkum.

“Kami sudah mengirim tim ke lapangan untuk melihat langsung ke lokasi perusahaan,” katanya.

Ia menegaskan, tujuh perusahaan yang dipanggil tersebut, PT MAS, UKJ, DAS, GKM, SUM, TLD dan SP. Ada penyegelan pada lokasi perusahaan yang terbakar.

Adapun tiga perusahaan yang masih diselidiki yaitu, PT MSL di Mempawah. PT PNS dan PT GYS di Ketapang.

Bagi perusahaan yang sudah terbukti melanggar, ada tiga hukum bisa menjerat perusahaan. Yaitu, UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan dan UU Perkebunan. Ketiga UU tersebut, bisa memberikan sanksi administrasi dan pidana bagi perusahaan. (IP-01)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *