Anshari Dimyati Pertanyakan Sikap Pemerintah Tolak Sultan Hamid II sebagai Pahlawan Nasional

Lambang Negara
PANCASILA - Meme gambar Sultan Hamid II dan Sukarno memeriksa rancangan awal lambang Negara. (Gambar FB)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sekretaris Yayasan Sultan Hamid II, Anshari Dimyati menjelaskan alasan, sikap pemerintah tak menjadikan Sultan Hamid II sebagai Pahlawan Nasional, meski ia merupakan perancang lambang Negara Pancasila. Ia mempertanyakan alasan penolakan tersebut.

“Banyak pertanyaan dan permintaan informasi oleh masyarakat kepada kami, tentang pemberitaan media terkait dengan Penolakan Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional atas nama Sultan Hamid II,” kata Anshari Dimyati, dosen dengan gelar doktor di bidang hukum dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Minggu (18/8/2019).

Bacaan Lainnya

Ia menegaskan, pihak Yayasan Sultan Hamid II telah menjelaskan secara spesifik hal tersebut di beberapa media online, maupun media cetak di Pontianak, Kalimantan Barat.

Terhadap tiga alasan penolakan sesuai Surat Kemensos RI tertanggal 22 Januari 2019, yang baru pihaknya dapatkan pada Agustus 2019, ia kembali menjelaskan secara singkat.

Pertama, pihaknya sudah buktikan bahwa Sultan Hamid II bukan pemberontak. Sultan Hamid II tidak bersalah, dan tidak ada kaitan dengan pemberontakan Westerling di Bandung tahun 1950.

“Lihat kembali Putusan Mahkamah Agung tahun 1953 terkait Kasus Sultan Hamid II, Dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan hokum,” katanya.

Hal dimaksud telah ditelaah pula dalam bentuk penelitian Tesis oleh Anshari Dimyati di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012.

Kedua, hasil penelitian Tesis ilmiah Turiman Faturrahman Nur (peneliti/dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1998.

“Jelas dan tegas membuktikan bahwa, Sultan Hamid II adalah Perancang Lambang Negara Garuda Pancasila, berikut bukti-bukti yang sudah dipresentasikan dalam setiap seminar, workshop, dialog, maupun temu muka bersama para pejabat tinggi Negara,” katanya.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari pengakuan Wakil Presiden, Muhammad Hatta, yang tertuang dalam buku “Bung Hatta Menjawab”, dengan keterangan yang sama bahwa memang benar Sultan Hamid II adalah Perancang tunggal Lambang Negara Garuda Pancasila.

“Jelas pada saat sayembara, Lambang Negara rancangan M. Yamin ditolak panitia, dan rancangan Sultan Hamid II diterima,” tutur Anshari Dimyati.

Ketiga, menurut pihaknya bahwa, di dalam surat tersebut tertanggal 22 Januari 2019, Kemensos RI tidak pantas memberikan pernyataan politis dan bersifat individualistik, untuk membenturkan masing-masing personal. Tidak layak sentimen pribadi (subyektif) antara Sultan Hamid II dan Sultan Hamengkubuwono IX, dimasukkan sebagai alasan resmi Negara.

“Menurut kami, alasan ketiga ini sangat tidak masuk akal, dan tidak beralasan,” katanya.

Maka dari itu, Yayasan Sultan Hamid II tetap berpegang pada syarat administratif yang telah dipenuhi dan dilengkapi. Terhadap tiga alasan yang tidak mendasar di atas, pihaknya tetap akan mengajukan kembali Pengusulan tersebut. Tentu berikut dengan klarifikasi dan komunikasi yang lebih baik dan terarah.

“Kami tetap optimis, simpul kusut ini dapat kembali lurus. Demi kebaikan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi merawat Kebhinnekaan kita,” kata Anshari Dimyati. (IP-01)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *