Menteri LHK Selidiki Titik Api di Kalbar dari Perusahaan Sawit

KARHUTLA - Seorang petugas menyemprotkan air di lahan yang sedang terbakar. Musim kering berkepanjangan memperparah kebakaran. (Foto BNPB)

JAKARTA, insidepontianak.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Siti bakal menindak tegas perusahaan yang terbukti membakar lahan. Dari sejumlah perusahaan yang terindikasi membakar lahan, sebagian besar bergerak di bidang perkebunan.

“Saya sudah tegaskan kepada Dirjen Kehutanan untuk mengintensifkan kasus pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perusahaan, di mana kami tidak mentoleransi apa pun untuk pembakaran lahan,” tegasnya, dilansir rmco.id.

Bacaan Lainnya

Sayangnya, dia enggan menyebutkan perusahaan yang diduga membakar lahan. Dia mengaku lupa.

“Tapi untuk di Kalbar diketahui ada 19 perusahaan yang membakar lahan, di mana tiga di antaranya sudah diproses,” ungkapnya, Jumat (6/9/2019).

Untuk itu, mantan Sekjen DPD itu menegaskan kepada pihak perusahaan yang ada di seluruh Indonesia untuk menjaga lahannya agar tidak terbakar. Untuk pihak perusahaan, lahan yang ada di sekitar kawasan konsesi menjadi tanggung jawabnya.

“Dijaga betul-betul karena kalau terjadi pembakaran lahan akan ditindak tegas,” imbuhnya.

Terkait meningkatnya jumlah titik panas secara siginfikan di Kalimantan, Siti sudah meminta Direktur Jenderal Penegakan Hukum untuk memeriksa lahan milik korporasi atau masyarakat yang terbakar.

Ada dugaan satu lahan milik perusahaan di Kalimantan yang terbakar, tetapi masih harus diverifikasi di lapangan. Siti menuturkan jumlah titik panas (hotspot) Karhutla sangat fluktuatif. Setelah di 2.000 titik, terjadi sedikit penurunan pada Jumat (6/9).

“Barusan ini angkanya sudah tinggal 1.803. Fluktuatif ya, mudah-mudahan semakin turun,” harapnya.

Soal titik api yang mayoritas berada pada lahan milik masyarakat, dia menyatakan pemerintah akan merumuskan langkah yang tepat agar masyarakat mengubah kebiasaannya membakar lahan.

Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Barat, Florentinus Anum menjabarkan,  berkaitan dengan penanggulangan Karhutla, sudah bisa dikatakan darurat Karhutla, karena pada saat rilis rapat Forkopimda, jarak pandang sudah di bawah 700 meter.

“Hal tersebut seharusnya menjadi prihatin bersama, khususnya bagi para Bupati dan Wakil, serta dinas terkait,” kata Anum.

Berdasarkan data 1-6 September dalam bidang perkebunan, terdapat 509 hotspot dan juga 101 perusahan yang lahannya terdapat firespot (tingkat kepercayaan 80–100 %). Tingkat kabupaten yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin konsesi, juga bertanggungjawab atas dampak Karhutla yang dilakukan pemegang izin konsesi.

Data Polda Kalbar, 1-31 agustus 2019, pada bidang kehutanan, Polda Kalbar sudah memiliki data beberapa korporasi yang lahannya terdapat hotspot. Yang nantinya per 7 September, Roops Polda Kalbar akan meneruskan data hotspot ke jajaran Polda Kalbar, Bupati, dan Dinas terkait.

Kepala Biro Operasional Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi Jayadi menjelaskan, hotspot di wilayah Kalbar hampir mendekati 3500, dan empat hari terakhir sudah merata di seluruh kabupaten. (IP-02)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *