banner 468x60

Petani Kalbar Curhat Harga Karet, Jokowi Malah Salahkan Pasar Global

  • Bagikan
BERHARAP - Seorang petani sedang menyadap karet. Petani berharap, pemerintah punya solusi agar petani karet bisa sejahtera disaat harga pasar dunia sedang turun. (FOTO:katadata)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Isra, satu di antara petani karet asal Kalimantan Barat mendapat kesempatan langsung untuk bisa curhat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengenai nasib harga komoditi karet di Kalbar saat ini sedang anjlok. Sayang, penjelasan Presiden Jokowi belum memuaskan harapan dari petani.

Momen Isra bertemu Presiden Jokowi berlangsung saat Presiden membagikan sertifikat tanah di Rumah Radakng, Pontianak Kalimantan Barat, Kamis (5/9/2019).  Saat itu seorang peserta acara yang bicara harga karet adalah Isra. Dia dipersilakan Jokowi maju untuk memperkenalkan diri. Isra ditanya untuk apa jika sertifikat tanahnya diagunkan di bank.

“Pertama, untuk karet, tapi karena harga karet…,” ujar Isra, dilansir detik.com.

Jokowi merespons Isra dengan menyebut komoditas karet sedang turun. Pemerintah, diakuinya juga kesulitan mengatasi hal tersebut.

“Semua komoditas internasional harganya turun. Nggak batu bara, nggak nikel, nggak karet, nggak sawit, semuanya turun. Kita harus mengerti ini. Pemerintah kesulitan untuk mengatasi itu karena ini komoditas global,” ujar Jokowi.

Namun ia juga menemukan beberapa solusi untuk mengatasi soal komoditas karet. Salah satunya dengan mencampurkan karet untuk bahan baku aspal.

“Memang beberapa saya perintahkan menteri PU untuk dipakai di dalam negeri untuk campuran aspal, produksinya banyak sekali,” kata Jokowi.

Sebagaimana diketahui. Petani karet saat ini sedang diterpa masa sulit. Kondisi ekonomi terkungkung oleh nilai harga beli karet mentah yang rendah. Celakanya, saat harga anjlok, justru para penampung yang menikmati untung. Bahkan terkesan, pemerintah belum turun tangan terhadap kesulitan petani karet. Kesulitan petani karet sekarang  yang memiliki kebun 2-3 hektar dalam sebulannya hanya dapat menghasilkan 3-4 ton, sehingga  tidak mampu menjual langsung ke pabik dan akhirnya dijual ke penampung kecil.

“Yang lebih parah lagi, petani nukar karetnya itu, bahkan bukan dengan uang lagi kebanyakan tetapi langsung dengan sembako,” Devisi Sumber Daya Manusia Kota Niaga Raya Pontianak, Herminton, dilansir rri.co.id.

Menurut Herminton, praktisi di karet maupun produsen ban seperti pabrik karet sir sebenarnya ingin langsung membeli karet langsung dari petani, tetapi tidak memungkinkan juga karena ujung-ujungnya akan menaikkan biaya operasional pabrik sehingga terpaksa mengikuti kondisi yang ada menerima karet dari penampung.

Meskipun harga karet selama ini mengikuti kurs dolar, namun tidak berlaku bagi di petani, karena yang mendapatkan untung besar justru di distributor level satu dan dua, yaitu pengumpul kecil maupun pengumpul besar.

“Seharusnya petani karet di  Kalbar sejahtera, karena kapasitas produksi petani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 14 pabrik pengolahan karet yang ada di Kalbar, sehingga terpaksa pabrik-pabrik yang ada mendatangkan bahan baku karet dari Kalteng,  Banjar dan dari Sumatera”, harapnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Andreas Acui Simanjaya menyarankan pemerintah mesti membentuk lembaga penyanggah untuk membeli karet petani saat harga sedang jatuh, sehingga petani karet tidak terpuruk.

Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Soedargo mengatakan, kondisi yang terjadi pada karet saat ini menjadi pelajaran berharga bagi asosiasi dan pemerintah. Harga karet yang rendah ditambah potensi penurunan produksi karet di kisaran 15% bukanlah perkara mengenakan.

“Benang merahnya, moral story tepatnya, benar Gapkindo adalah bagian elemen supply chain, tetapi konsumen yang lebih menentukan harga dan pasar. Harga sudah turun terlalu lama. Petani semakin berat itu kenyataan,” kata Moenardji.

Dia menilai, untuk mendapatkan karet yang berkelanjutan, ini merupakan tantangan kepada pemerintah dan pelajaran untuk asosiasi.

“Sustainable bukan hanya diucapkan saja. Para konsumer para penentu harga harus memperhatikan bahwa sustainable harus dibayar. Kalau tidak ongkosnya jauh lebih besar,” tambah Moenardji, dilansir cnbcindonesia.com. (01)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: