Jejak Tambul Husin dari Akademisi, Politisi hingga Terancam Bui

KAPUAS HULU, insidepontianak.com – Abang Tambul Husin merupakan mantan calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Meski sudah berusia 70 tahun, Husin maju berkompetisi memperebutkan suara pemilih di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat II dengan nomor urut 2, sayang perolehan suara tidak mendukung, ia pun gagal ke berkantor ke Gedung Senanyan.

Tambul Husin lahir di Nanga Bunut, Kalimantan Barat, pada 3 Maret 1948. Sebelum terjun ke dunia politik, Tambul  dulunya seorang akademisi. Ia adalah alumni sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) pada 1978. Pada 1979 ia sempat bekerja sebagai dosen di APDN Pontianak selama beberapa tahun.

Bacaan Lainnya

Namun, enam tahun kemudian, pada 1985 ia meninggalkan dunia kampus dan mulai masuk ke lembaga pemerintahan, yakni sebagai Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sejak  1985 -1998.

Tahun 1999-2000 ia menjadi anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, dan pada tahun 2000 karirnya naik hingga menjabat Bupati Kapuas Hulu. Husin menjabat Bupati selama dua periode, dari 2000- 2010. Setelah Husin lengser, kursi Bupati langsung digantikan adik kandungnya lewat pemilihan kepala daerah.

Menurut berita lansiran Pontianakpost.co.id, kakak-beradik ini adalah titisan raja abang atau keturunan dari Kyai Adipati Jaya, salah satu raja dari Kerajaan Nanga Bunut. Di usia setengah abad, Husin aktif berorganisasi sebagai Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) periode 1998-2002. Ia juga sempat mengetuai Yayasan Nurul Yakin Kapuas Hulu sejak tahun 2000 – 2010.

Pada karir politik tercatat, Husin sempat berpindah-pindah Partai. Menurut catatan KPU, Husin sempat beberapa kali berpindah partai. Tahun 1998 -2008 ia menjabat sebagai Ketua DPD 2 Kapuas Hulu mewakili Golkar. Tahun 2001 -2003 ia menjadi Ketua DPD I mewakili Gerindra.

Dan kini Husin maju sebagai anggota DPR RI di bawah bendera Partai Nasdem pada Pemilu Legislatif 2019, namun gagal berkantor di Gedung Senayan Jakarta. Pada 2018 lalu, Husin tercatat pernah menjadi saksi sidang korupsi dalam kasus pengadaan tanah perumahan dinas Pemkab Kapuas Hulu yang merugikan negara sekitar Rp 1,7 miliar. Kini, pada Selasa (10/9/2019) Kejaksaan Tinggi Kalbar menetapkan Husin dengan status tersangka.(kbr.id/02)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *