Melawan Hoaks dari Nonton Bareng  

  • Bagikan
NONTON BARENG - Relawan Rumah Demokrasi gelar nonton bareng Debat Kandidat Calon Wali Kota Pontianak. (FOTO: Agus Wahyuni)

Para ibu rumah tangga di Kalimantan Barat tahu bagaimana menangkal politik uang maupun berita bohong (hoaks) setiap kali Pilkada dihelat di daerah mereka. Begitu ada momen acara debat kandidat Pasangan Calon (Paslon) dan itu disiarkan di televisi lokal. Seketika itu pula mereka memilih menghampar tikar dan duduk melingkar di depan televisi.  Acara nonton bareng ala ibu-ibu, bagaimana membangun literasi politik, dimulai dari lingkungan keluarga.

“Calon mana yang harus kita pilih. Bagaimana dengan calon dari etnis Melayu dan Dayak”?

Pertanyaan-pertanyaan kritis ala ibu rumah tangga itu lahir di ruang keluarga Haryanti, malam itu. Tepatnya pada acara debat perdana Calon Gubernur Kalbar 2018, awal April 2018, dan itu disiarkan langsung dari televisi lokal di Kota Pontianak.

Di rumah Haryanti, pada sebuah ruang keluarga yang tak begitu luas, puluhan ibu dari beragam etnis, sengaja berkumpul. Rumah yang biasanya sunyi pada malam hari, tapi malam itu mendadak riuh dengan perbincangan diskusi santai.

“Mereka datang memang atas ajakan saya,” kata Haryanti, di rumahnya, di kawasan Kota Pontianak.

Harapannya, setelah selesai nonton bareng bersama mereka, ada wawasan luas yang diperoleh. Misalnya mengetahui hal lebih tentang figure calon gubernur yang nantinya mereka usung. Dari situ, mereka punya referensi, misalnya mengetahui rekam jejak dari calon yang mereka pilih. Model penanaman pemahaman yang baik ini, diyakini menjadi perisai bagi perempuan di daerah, terutama kalangan ibu rumah tangga, agar terhindar dari politik uang dan hoaks.

Hari-hari Haryanti adalah aktivis kampanye anti korupsi dari sebuah lembaga sosial di Kalimantan Barat. Di luar kesibukan sebagai aktivis, ia ibu rumah tangga biasa.

Lantaran jiwa aktivis itu lah, ia kerap menggagas acara nonton bareng setiap kali Pilkada dihelat. Terutama pada sesi debat kandidat antar Pasangan Calon (Paslon) yang disiarkan di media televisi lokal. Pada momen ini, ada kesempatan bagi mereka untuk mengenal calon yang nantinya akan mereka pilih. Seperti pada Pilkada Gubernur Kalbar 2018 misalnya. Tepatnya pada sesi debat bertemakan pembangunan.

Kala itu, ada tiga Paslon yang maju di Pilkada Gubernur Kalbar.  Pertama Paslon Milton Crosby dan Boyman Harun. Paslon ini diusung PAN dan Gerindra. Milton Crosby merupakan Bupati Sintang periode 2005-2015. Sebelum menjadi Bupati Sintang, pria berusia 59 tahun ini pernah menjadi Camat Pamuar (1993-1994). Sedangkan calon wakil gubernur H Boyman Harun merupakan Ketua DPW PAN Kalimantan Barat dan Mantan Wakil Bupati Ketapang.

Paslon kedua, ada Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot. Karolin merupakan Bupati Landak periode 2017-2022 dan juga mantan anggota Komisi IX DPR RI periode 2009-2014. Sedangkan pasangannya Suryadman merupakan Bupati Bengkayang kala itu. Ia menjabat dua periode yakni 2010-2015 dan 2016-2021.Paslon ini diusung oleh PKPI, Demokrat dan PDIP.

Terakhir, Paslon Sutarmidji dan Ria Norsan. Sutarmidji adalah Walikota Pontianak dua priode. Pun demikian dengan Norsan, merupakan Bupati Kabupaten Mempawah. Paslon ini didukung PKB, Hanura, PKS, Nasdem dan Golkar.

“Waktu itu, dari tiga Paslon yang bertarung di Pilkada 2018, ternyata tidak banyak ibu rumah tangga mengetahui rekam jejak mereka.”

Misalkan karena integritasnya, track record-nya, atau program kerja yang ditawarkan. Miniminya referensi tentang hal itu, hal itu yang membuat perempuan rawan mendapat serangan politik uang hingga berita hoaks dari oknum tertentu.

Maklum, di daerah, kebanyakan dari ibu rumah tangga, biasa mereka peroleh dari informasi justru dari tetangga atau dari Media Sosial (Medsos), melalui anaknya. Sementara informasi dari media massa yang kredibel, mereka belum memiliki akses untuk itu. Yang terjadi, rekam jejak dan prestasi dari tiap Paslon malah tidak mereka dapatkan.

“Di sini kita tergerak mengedukasi mereka. Seperti acara nonton bareng sederhana ini,” kata Haryanti.

Cara penyampaian sebenarnya cukup sederhana. Pada setiap jeda acara debat, Haryanti memberikan penjelasan dan berdiskusi dengan mereka. Seperti mengarahkan bagaimana Paslon yang mereka pilih bukan karena faktor etnis atau suku, tetapi lebih pada program yang ditawarkan untuk kepentingan perempuan. Bisa berupa program prioritas memperjuangkan hak-hak perempuan, atau program lainnya. Seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

“Jika pemilih sudah cerdas, secara otomatis budaya politik uang selama dalam kampanye Pilkada bisa hilang dengan sendirinya,” pungkas Haryanti.

Lain Haryanti, lain pula dilakukan oleh Leni. Pengurus Perempuan Katolik di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau ini punya cara lain, bagaimana mengedukasi warga terdekatnya menjadi pemilih yang cerdas.

“Caranya, mengenalkan mereka dengan melek internet,” kata mahasiswa Magister Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura Pontianak ini menjelaskan.

Bagi Leni, hal itu penting guna menjelaskan kepada warga, khususnya para ibu rumah tangga, bagaimana memilih pemimpin yang baik menurut pilihan mereka.

Sebagaimana diketahui. Meski saat ini era penyampaian informasi begitu cepat dan mudah diakses oleh siapapun, tapi tidak banyak ibu rumah tangga yang bisa mendapatkan akses informasi dengan baik dari media di internet lantaran ketidaktahuan tadi.

Sebaliknya, informasi yang cepat dari dunia maya, terutama Medsos, sedikit banyak mempengaruhi mereka. Terutama informasi itu datang dari anggota keluarga yang lain, kebetulan sudah familiar dengan internet, terutama ibu rumah tangga, yang hari-harinya adalah bertani.

Tak ingin para ibu menjadi korban berita bohong, ibu dua anak ini mengaku setiap kali ada momen Pilkada, ia pun aktif mengumpulkan referensi dari Paslon Kepala Daerah. Dari referensi tadi, kemudian ia sisipkan materi bagaimana perempuan melawan berita bohong atau hoax. Contoh kecil yang ia terapkan, misalnya menjawab pertanyaan dari ibu-ibu, mengenai berita sumir tentang berita yang menyudutkan salah satu Paslon, dan berita tersebut belum tentu benar.

“Kebetulan saya mendapatkan materi edukasi berita hoax dari pertemuan dan pelatihan di lembaga saya,” kata Leni, saat ini sedang studi di Magister Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Tanjungpura.

Dari bekal ilmu itu lah, ia kemudian menelurkan kepada lingkungan yang terdekat. Dan itu dimulai dari keluarga dan tetangganya. Misalnya, bagaimana materi yang diberikan, membuka gambaran untuk membedakan berita itu bohong atau tidak. Di sini para ibu diajarkan bagaimana bisa mahir mencari sumber berita dari media yang kredibel.

Tujuannya tak lain, sebagai media pembanding dari informasi yang didapat sebelumnya. Dengan begitu, para ibu rumah tangga setidaknya bisa menjawab sendiri kebenaran dari informasi yang mereka dapatkan sebelumnya, melalui media internet.

“Meski cara ini belum familiar bagi ibu rumah tangga. Harapan kita penyampaian tadi, bisa meredam kabar berita bohong, yang sudah terlanjur mereka konsumsi,” kata perempuan Dayak asal Sekayam ini, kepada www.insidepontianak.com

Lahan Empuk

Pengamat Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Ema Rahmaniah menambahkan, selama ini pengaruh perempuan di pusaran Pilkada, menjadi sasaran empuk bagi para partai politik. Itu bisa dilihat dari selisih jumlah pemilih antara laki-laki dan perempuan, hampir sama.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat, pada April 2018, menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap ( DPT) dalam Pilkada Kalbar 2018 sebanyak 3.436.127 pemilih. Jumlah tersebut berasal dari 174 kecamatan, 2.130 desa/kelurahan, dan 11.658 TPS dengan komposisi 1.755.162 pemilih laki-laki dan 1.680.965 pemilih perempuan. Artinya ada selisih sedikit, antara jumlah pemilih laki-laki dan perempuan.

Dari jumlah itu, pemilih perempuan bisa menjadi ladang emas suara keseluruhan partai politik. Siapa pun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini tentu akan bisa di rasakan keuntungannya. Di sini, perlu ada pembenahan sudut pandang di dalam menempatkan perempuan pada ruang politik yang lebih luas, yakni meletakkan perempuan sebagai subyek pendidikan politik itu sendiri dan tidak melulu sebagai obyek politik.

Karena, apabila mereka hanya dilirik untuk hitungan suara saja. Hal ini tentu mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan politik itu sendiri, yakni pencerdasan politik.

“Selama sudut pandang ini tidak mengalami perubahan, sudah bisa dipastikan hanya akan memicu lahirnya “eksploitasi politik” di kalangan pemilih perempuan,” kata Ema.

Artinya, selamanya mereka akan hanya menjadi objek penderita, dan obyek kepentingan dari sekelompok golongan yang menginginkan dukungan suara semata, alias habis manis sepah dibuang.

“Di sini, perlunya memberikan sosialisasi kesadaran politik bagi perempuan ke dalam nilai, norma dan kebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan, dimana kehidupan politik merupakan salah satu seginya.

Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Kalbar, Umi Rifdiawaty mengatakan, setiap kali Pilkada dihelat di daerah, harus ada gerakan edukasi untuk kalangan perempuan. Karena, perempuan memiliki kekuatan  ganda. Selain sebagai penyeimbang harmonisasi di lingkungan keluarga, juga sebagai agen yang berpengaruh menyampaikan informasi kepada anak anak dan suaminya.

“Karena menciptakan Pilkada yang damai akan tercapai bila selaras dengan penyebaran informasi yang baik diterima oleh pemilih,” kata Umi.

Aktivis Rumah Demokrasi Kubu Raya, Elfira menambahkan, peran perempuan sangat memberikan pengaruh dalam setiap pesta demokrasi. Karena masyarakat menilai, partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Pemilu dimaknai sebagai perwakilan rakyat, yang mana perempuan bisa dianggap sebagai orang yang dapat menyampaikan suara rakyat, terutama dalam lingkungan keluarga mereka.

“Karena perempuan itu bisa menjadi penenang suasana ketika ada suatu masalah dan kodrat wanita memang sebagai penenang dan penyeimbangan. Apalagi kaitan dengan Pilkada,” kata Elfira.

Wakil Bupati Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Hairah berpandangan sama tentang kekuatan perempuan di pusaran politik. Menurut Hairiah, perempuan mempunyai suara besar dan signifikan untuk menentukan pemimpin.

Bahkan pada Pilkada Kota Singkawang, merupakan daerah bertetangga dengan Kabupaten Sambas, Kepala Daerah terpilih dari kalangan perempuan, Tjhai Chui Mie. Ia merupakan kepala daerah perempuan pertama di Kalimantan Barat dari Tionghoa.

“Yang diperlukan dalam Pilkada adalah cinta kasih,” kata Tjhai Chui Mie.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kalbar, Faisal Riza menyebutkan, Kalbar masuk urutan tiga besar daerah kerawanan Pilkada, lantaran dilihat dari dua dimensi, yakni kekerasan terhadap penyelenggara tinggi dan kontestasi yang menyelenggarakan dan rawan karena politisasi SARA. Di sini lah, upaya pencegahan sebagaimana mandat Undang-undang Pemilu tentang tugas dan fungsi Bawaslu melakukan pencegahan.

“Jika pencegahan sudah terbangun, orang akan sangat tidak mudah percaya berita hoax, berita menggunakan politisasi SARA,” kata Faisal.

Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, pada sebuah kesempatan berkunjung di Kalimantan Barat menambahkan, partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Pemilu harus mampu dimaksimalkan. Bukan hanya kehadiran saat pemungutan suara, perempuan didorong untuk terlibat aktif dalam upaya mewujudkan pemilu berintegritas. (agus wahyuni)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: