Gerakan Kalbar Peduli KPK Tolak Segala Pelemahan Lembaga Anti Rasuah

KPK
BELA KPK - Gerakan Kalbar Peduli KPK mengadakan aksi dan mimbar bebas di Tugu Digulis Untan, Pontianak, Jumat (13/9/2019). (Foto Jessica Maya Wuysang)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Presiden Jokowi secara resmi telah mengirim surat presiden (surpres) kepada DPR RI untuk sebagai tanda persetujuan untuk membahas revisi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (13/9/2019).

Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirimkan oleh DPR, terkait kesepakatan pembahasan revisi UU KPK. Dikirimkannya surpres tersebut, maka secara otomatis pemerintah menyetujui akan membahas bersama DPR revisi UU tersebut.

Bacaan Lainnya

Pada Kamis (12/9), perwakilan pemerintah pun telah duduk bersama DPR menyampaikan pandangan pemerintah atas RUU KPK inisiatif DPR, pertemuan tersebut bersamaan dengan proses fit and proper test oleh Komisi III DPR RI.

Sebanyak lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perode 2019-2023, akhirnya terpilih diantaranya Irjen Firli Bahuri (Ketua), Alexander Marwata, Lili Pintauri Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pamolango.

Kesepakatan untuk kembali merevisi UU KPK yang dihadiri sekitar 70-an orang dari 560 anggita DPR dalam kurun waktu kurang dari 20 menit terlebih di ujung masa bakti DPR 2014-2019, semakin memperlihatkan adanya upaya pelemahan secara sistematis, terencana dan begitu cepat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK.

“Selama ini diserang dari luar, KPK kuat. Intimidasi, kekerasan, ancaman pembunuhan terhadap personel KPK tidak membuat lembaga ini goyang. Sampai saat ini KPK menjadi Lembaga yang paling dipercaya masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” kata Sri Haryanti, Juru Bicara Gerakan Kalbar Peduli KPK di Pontianak, Jum’at (13/9/2019).

Dalam draf revisi itu setidaknya ada 10 hal yang dapat melumpuhkan upaya pemberantasan korupsi KPK. Sepuluh poin tersebut menyangkut tentang; pertama, independensi KPK. Kedua, Penyadapan dipersulit dan dibatasi. Ketiga, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih DPR. Keempat, sumber Penyelidik dan Penyidik dibatasi. Kelima, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Keenam, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria. Ketujuh, kewenangan pengambilan perkara saat penuntutan dipangkas. Kedelapan, kewenangan strategis proses penuntutan dihilangkan. Kesembilan, KPK bisa menghentikan penyidikan (SP3). Kesepuluh, kewenangan mengelola LHKPN dipangkas.

“Selain itu kami juga menyoroti sikap Presiden Joko Widodo yang menyetujui beberapa hal diantaranya Dewan Pengawas, keberadaan Dewan Pengawas (Bab VA tentang Dewan Pengawas) dengan segala kewenangan yang diberikan dalam RUU, berpotensi mengancam proses pelaksanaan tugas penegakan hukum, baik penyidikan dan penuntutan perkara,” kata Sri Haryanti.

Padahal, selama ini sistem pengawasan KPK baik di internal (melalui Penasihat KPK, Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, dan Wadah Pegawai KPK) dan eksternal (peran Presiden, DPR RI, BPK RI, dan masyarakat serta institusi lain yang melakukan audit terhadap KPK), dapat dikatakan telah berjalan baik.

Berdasarkan penelitian TII terkait, kinerja akuntabilitas dan integritas internal KPK mendapatkan skor baik (78%). Sehingga seharusnya semua stakeholders fokus pada penguatan mekanisme yang sudah ada, bukan menambah satu unit/badan tertentu.

Selanjutnya terkait dengan sumber daya manusia KPK di masa depan tidak lagi mencirikan sebagai sebuah lembaga yang independen. Di dalam naskah RUU KPK, pegawai KPK dikategorikan sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk pada sistem di bawah kementerian yang membidangi kepegawaian (pasal 1 ayat 7).

“Poin revisi ini tentu tidak relevan dengan semangat penguatan lembaga antikorupsi berdasarkan mandat UNCAC maupun Prinsip-prinsip Jakarta. Ketergantungan secara institusi akan mempengaruhi KPK dalam menjalankan tugasnya,” kata Sri.

Pasal 6 Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC) sudah menegaskan bahwa lembaga antikorupsi harus dilengkapi dengan “independensi yang diperlukan” untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan “bebas dari pengaruh yang tidak semestinya” serta sumber daya material, staf, dan pelatihan yang memadai. Syarat ini seharusnya dilaksanakan, mengingat Indonesia telah menjadi Negara Pihak pada UNCAC sejak ratifikasi pada 18 Desember 2003.

Untuk itu kami dari Gerakan Kalbar Peduli KPK menyatakan, “Menolak Revisi UU KPK yang akan memangkas dan melemahkan KPK. Meminta DPR dan Presiden tidak membahas Revisi UU KPK. Mendesak Presiden Jokowi memenuhi janjinya untuk memperkuat KPK. Dan, mendukung KPK tetap sebagai lembaga independen.” (IP-01)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *