Pemerintah Akan Tindak Lanjuti Laporan dan Rekomendasi BPK

Presiden Jokowi
IHPS - Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Presiden di Istana Merdeka, Kamis (19/9/ 2019). (Foto Setpres)

JAKARTA, insidepontianak.com – Presiden Joko Widodo menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9/2019). BPK yang diketuai oleh Moermahadi Soerja Djanegara, dalam kunjungannya itu menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Presiden.

Melalui hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, secara umum kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan semakin membaik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam keterangannya di Istana Merdeka, Kamis (19/9/ 2019).

Bacaan Lainnya

“Progress-nya sangat baik. Baik LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) maupun LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) persentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP,” ujarnya.

Ketua BPK mengatakan, dua kementerian yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun dua lembaga yang juga memperoleh WDP ialah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Yang WDP itu PU, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan disclaimer itu ada Bakamla. Kalau pemerintah daerah, provinsi itu tinggal dua,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo yang menyampaikan keterangan di saat yang sama mengatakan bersyukur atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada lebih banyak kementerian dan lembaga.

Ia berharap agar tingkat kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan efisiensi penggunaan anggaran juga dapat semakin meningkat di masa mendatang.

“Kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP-nya juga sangat meningkat. Tadi provinsi 32 provinsi sudah WTP. Pemerintah daerah juga sama,” ucapnya.

Menindaklanjuti laporan dan rekomendasi BPK tersebut, Presiden menyampaikan komitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo akan menginstruksikan jajaran terkait untuk menyelesaikan rekomendasi dan laporan sebagaimana yang disampaikan oleh BPK.

“Yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan akan kita tindak lanjuti,” kata Presiden. (IP-01)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *