GAPKI Kalbar Tebar Pencitraan Bikin Publik Curiga  

PENGOBATAN GRATIS - Petugas medis sedang memeriksa kesehatan warga yang terdampak asap pada acara Baksos yang diadakan oleh GAPKI Kalbar di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Sabtu (21/9/2019) (FOTO:Gapki Kalbar)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Aksi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar menggelar bakti sosial di beberapa tempat di Kalbar, bagaikan pisau bermata dua.

Di satu sisi, aksi mereka dianggap wujud kepedulian terhadap dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat. Di sisi lain, aksi tersebut justru dianggap model pencitraan dan ada kesan bahwa, bencana asap bukan disebabkan ulah perusahaan.

Bacaan Lainnya

Sebagaimana diketahui, Sabtu (21/9/2019), bakti sosial yang digelar GAPKI Kalbar bertajuk “Baksos Pengobatan Dampak Asap” dipusatkan di sekitar Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Tepatnya digelar di Kantor Kecamatan Muara Pawan, Jalan Ketapang-Siduk Km 17. Pihak panitia menargetkan 700 orang, bisa mendapatkan layanan kesehatan dari GAPKI dengan model pembagian kupon berobat.

Rilis diterima insidepontianak.com, Koordinator GAPKI Wilayah Ketapang, Riduan mengatakan, kegiatan ini diharapkan mampu membantu masyarakat yang mengalami masalah kesehatan.

Apalagi dalam peristiwa kabut asap Karhutla, masyarakat rentan menghirup partikel sangat kecil yang bisa menembus hingga ke dalam paru-paru yang dapat mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan.

Dalam baksos tersebut GAPKI membawa tenaga medis masing-masing dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sebanyak  3 dokter dan 3 apoteker, Region Ketapang 1 sebanyak 1 dokter dan 2 perawat, Region Ketapang 2 sebanyak 1 dokter dan 2 perawat.

Selanjutnya ada tenaga medis kecamatan sebanyak 1 dokter, 6 perawat, 3 bidan, 1 apoteker 1. Perwakilan tenaga medis dari PT Bumitama Gunajaya Agro (BGA) sebanyak 1 dokter dan 2 perawat.

Di hari yang sama GAPKI Kalbar juga menggelar kegiatan pembagian 20 ribu masker di jalanan Kota Pontianak. Kegiatan dipusatkan di areal Mesjid Mujahidin, perempatan lampu merah A Yani-Sultan Abdurahman, serta Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura, dan di titik Simpang Hotel Garuda Pontianak.

Kecurigaan Publik

Direktur Fordeb Indonesia, Ireng Maulana mengatakan, adanya aksi sosial dilakukan oleh GAPKI Kalbar, muncul kesan bahwa pemain perkebunan sawit tidak mau disalahkan atas kasus Karhutla yang terjadi sekarang.

Apalagi adanya aksi-aksi populis yang dilakukan oleh kelompok perusahaan sawit misalkan bakti sosial, pengobatan gratis atau bagi-bagi masker selama bencana asap di Kalbar, sebenarnya semakin menambah kecurigaan publik.

“Semakin menggambarkan jika mereka dengan upaya ini hanya ingin memberikan citra baik bagi diri mereka sendiri dan bukan dalam kepentingan apapun di luar itu,” kata Ireng.

Sebaliknya yang harus melakukan malahan membuktikan jika Karhutla yang menyebabkan bencana asap tidak berada di konsesi mereka.

Ireng pun menyarankan kepada GAPKI Kalbar, jika tidak melakukan pembakaran seharusnya pemain perkebunan sawit tidak perlu takut, dan sampaikan secara terbuka bahwa apa yang dituduhkan selama ini salah dan keliru.

Misalnya, dengan cara menunjukkan fakta jika telah berkomitmen pada pengelolaan lahan yang zero burning, kemudian publik mesti juga diberikan informasi ini. Tujuannya agar tidak ada lagi kecurigaan yang menyesatkan.

“Daripada mereka melakukan aksi-aksi sosial yang malahan memantik kecurigaan publik jika mereka ingin lari dari tuduhan tersebut, kata pengamat politik Fisip Untan ini kepada insidepontianak.com.

Bubarkan Asosiasi

Pada sebuah pertemuan rapat Koordinasi Karhutla di Pontianak Senin (12/8/2019), kritik keras pernah dilontarkan Gubernur Kalbar, Sutarmidji, menyebutkan asosiasi perusahaan sawit di Kalbar belum berkontribusi untuk masyarakat.

“Mana asosiasi sawit? Nggak ada manfaatnya itu. Bubarkan aja itu. Itu asosiasi nggak ada manfaatnya. Masyarakat tidak diuntungkan dengan adanya asosiasi itu,” kata Sutarmidji, dalam pidatonya.

Ia pun mencontohkan bagaimana peran asosiasi perkebunan dalam memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR), selama ini yang ada di Kalbar dianggap tidak jelas.

“Misalnya mengelola pabrik CPO, ada kelebihan pasokan listrik, nggak mau peduli ke masyarakat. Mau jadi apa kalian? Begitu terbakar, masyarakat yang dikambinghitamkan. Beralasan itu masyarakat yang membakar di lahan kita karena belum dibebaskan, merampot jak,” kata Sutarmidji.

Tidak salah, jika Sutarmidji mengajak masyarakat harus membiasakan diri untuk menggugat perusahaan. Misalnya dengan cara perdata, jika ditemukan koordinat api ada di lahan konsesi perusahaan.

“Tapi gugat di ranah pengadilan. Jangan di ranah lapangan. Kalau perlu biaya pengadilannya kita bantu, pengacaranya kita bantu. Biar perusahaan itu kapok,” kata Midji.

Kalbar Terbanyak Disegel

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memantau titik hotspot sejak Juli 2019 di Kalimantan dan Sumatera. KLHK menyegel 52 perusahaan terkait Karhutla.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan ada 52 perusahaan yang sudah disegel dan dia memprediksi jumlah tersebut akan bertambah. Provinsi yang terbanyak berada di Kalimantan Barat.

Menurut dia, penyegelan ini salah satu langkah penegakan hukum sangat tegas kepada semua pihak di lokasi-lokasi kebakaran. Dari 52 perusahaan yang telah disegel, ada 5 perusahaan telah ditetapkan tersangka.

“Kemudian juga ada beberapa lokasi kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kepolisian juga melakukan penetapan tersangka, ada di Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan ada di Riau,” ujar Rasio, dilansir detik.com.

Rasio menjanjikan penegakan hukum lebih tegas kepada perusahaan pembakar hutan dan lahan akan dilakukan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nama perusahaan tersebut pun akan diungkap ke publik.

“Kami akan melakukan penegakan hukum secara lebih tegas lagi dari 2015. Kami sudah menyampaikan beberapa nama perusahaan yang kami lakukan penetapan tersangka,” imbuhnya. (ril/02)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *