Warga Kalbar Ajukan Gugatan Class Action dan Citizen Lawsuit Terkait Karhutla

Karhutla
GUGAT - Sebanyak 12 orang, mewakili ratusan penggugat, memberikan Surat Kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terkait Karhutla. (Foto Ist)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sekitar 500-an warga Kalbar akan melakukan gugatan perdata kepada Negara dan Perusahaan Pembakar Lahan. Diwakili oleh 12 orang, Jumat (20/9/2019) ratusan penggugat tersebut telah memberikan Surat Kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Muhammadiyah Pontianak, untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terkait Karhutla di Kalbar.

Kedua belas wakil penggugat tersebut adalah Beni Sulastiyo, Sy. Usmulyani Alqadrie, Pradono, Kastina Titen, Deman Huri, Hendra Rudiansyah, Juandi, Musthofa, Jumadi Asnawi, Suryansah, Vandille Al Rasyid/Ivan, Fadhil Mahdi, dan Hatta Budi Kurniawan.

Bacaan Lainnya

Menurut Beni Sulastiyo, salah satu wakil penggugat, upaya gugatan tersebut akan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu class action untuk menggugat pembakar lahan, serta citizen lawsuit untuk menggugat negara, karena dianggap telah gagal melindungi masyarakat Kalbar, dari ulah korporasi pembakar lahan sehingga menimbulkan Karhutla.

“Surat kuasa gugatan yang disampaikan kepada LBH UMP itu, diterima langsung oleh Direktur LBH UMP, Denie Amiruddin,” kata Beni, dalam rilisnya kepada media, Sabtu (21/9/2019).

Denie mengatakan bahwa, penyerahan surat kuasa dari para penggugat ini adalah tindak lanjut dari pertemuan antara sekelompok warga Kalbar yang resah dengan persoalan pembakaran lahan di LBH UMP, Rabu (18/9/2019).

Kedatangan mereka saat itu, untuk berkonsultasi tentang rencana mereka menggugat para pihak yang disinyalir telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga menanyakan kesediaan LBH UMP, mewakili mereka dalam melakukan gugatan hukum.

“Dan saat itu kami menyatakan bersedia,” kata Denie.

Nah, ternyata hari ini mereka datang kembali untuk menyerahkan surat kuasa dengan membawa serta daftar 500-an penggugat yang berasal dari seluruh Kalimantan Barat.

Menurut Denie Amiruddin, rencana gugatan yang akan dilakukan masyarakat adalah, sebuah kemajuan besar dalam peradaban hukum di Kalimantan Barat. Persoalan Karhutla dan pencemaran udara karena asap, telah terjadi belasan tahun lamanya di Kalbar. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun masyarakat Kalbar yang melakukan gugatan.

“Padahal dalam Undang-undang kita, masyarakat memiliki hak untuk melakukan gugatan kepada siapa pun jika merasa dirugikan, termasuk mengajukan gugatan kepada Negara,” kata Denie.

Sementara itu, Beni Sulastiyo menjelaskan bahwa, setelah ini pihaknya akan membentuk tim kecil untuk membantu LBH UMP mempersiapkan materi gugatan.

“Mudah-mudahan dalam 3-4 hari ke depan, bahan-bahan materi gugatan yang akan kami ajukan sudah bisa kami serahkan ke LBH UMP, agar bisa  disusun sebagai kelengkapan pendafataran gugatan ke pengadilan,” kata Beni menanggapi masalah Karhutla di Kalimantan Barat ini. (IP-01)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *