banner 468x60

Bupati Muda Minta ASN Pahami Potensi Daerah

  • Bagikan
SAMBUTAN - Bupati Muda Mahendrawan memberikan kata sambutan pada acara Rapat Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan Kabupaten Kubu Raya di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (24/9/2019). (Foto Humpro Kubu Raya)

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya menggelar Rapat Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan Kabupaten Kubu Raya di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (24/9/2019).

Rakor digelar untuk memberikan pemahaman, tentang urgensi keterbukaan informasi publik dan sinergi insan keprotokolan. Ketua Panitia Kegiatan Elfiana Wardani mengatakan, rakor selama dua hari diikuti 75 peserta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, kecamatan, dan organisasi wanita di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

“Dalam rakor ini diberikan materi tentang transparansi informasi publik, kerja sama sinergis insan protokol, teknik membawakan acara, dan tips membuat berita bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah,” terangnya.

Bupati Muda Mahendrawan menyebut, kemampuan kehumasan seharusnya dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara pemerintah daerah. Menurutnya, semua pihak khususnya ASN harus mampu menjadi corong informasi, bagi berbagai potensi daerahnya sendiri.

“Semua harus mampu menjadi humas. Karena itu perlu juga memahami semua isi potensi daerah dan kebijakan yang ada. Apalagi Kubu Raya punya geografis yang luar biasa. Tidak harus menguasai, tapi minimal memahami,“ ujarnya saat memberi arahan.

Terkait kegiatan keprotokolan, Muda menyebut di era serba cepat petugas protokol dituntut mampu menyesuaikan diri. Di antaranya dengan kecepatan membaca situasi dan mengambil keputusan.

“Apalagi dalam konteks zaman sekarang. Ada agenda-agenda yang tidak selalu terjadwal maka dibutuhkan kecepatan untuk menyikapinya. Di era sekarang kita tidak bisa lambat. Di sinilah butuh kepekaan dan pengayaan wawasan,” tuturnya.

Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Rusnaldi mengatakan, mewujudkan keterbukaan informasi publik perlu kesamaan persepsi di antara petugas kehumasan. Baik di setiap SKPD maupun kecamatan dalam menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat.

Karenanya, ia berharap melalui rakor dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi program kerja kehumasan dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik secara efisien dan efektif.

“Humas harus membangun strategi untuk memperoleh citra positif dan kepercayaan public,” sebutnya saat membuka kegiatan. (rio/01)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: