banner 468x60

Hingga September 2019 Terjadi 14 Kasus Perdagangan Orang di Kalbar

  • Bagikan

Pontianak, insidepontianak.com – Hingga September 2019, Polda Kalimantan Barat mengungkap 14 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan berat yang melanggar hak azasi manusia.

 

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi penganan TPPO yang dilakukan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kalbar, 25 September 2019. Kapolda Irjen Pol Didi Haryono menyebut modus kejahatan human trafficking 5 diantaranya melalui kawin kontrak, 5 terkait TKI, dan 4 kasus prostitusi.

 

Hambatan yang dihadapi dalam penuntasan kasus TPPO antara lain sistem data catatan sipil, banyak korban tidak melaporkan, atau korban tidak mengetahui identitas pelaku, serta pelaku melarikan diri.

 

Pemerintah melalui Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berupaya melakukan pencegahan dan penanganan secara komprehensif dan terpadu.

 

Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan kasus TPPO terkait buruh migran Indonesia lebih banyak terjadi di Tiongkok daripada di Taiwan.

 

Kebanyakan buruh migran itu berangkat secara ilegal tanpa memiliki dokumen untuk bekerja di luar negeri. Mereka rata-rata tamatan sekolah dasar bahkan ada yang tidak sekolah. Kasus TPPO dengan modus kawin kontrak paling banyak terjadi di Singkawang.

 

Masyarakat yang mengetahui kasus TPPO diminta melapor dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Pada tahun 2020, Pemprov Kalbar akan membangun Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja untuk meningkatkan daya saing dan mencegah trafficking.

 

Rakor Penanganan TPPO dihadiri Kapolda Kalbar, 60 peserta unsur OPD instansi vertikal Pemprov Kalbar, LSM perempuan dan anak, serta akademisi.

 

 

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: