Kapolres Sanggau: Waspadai Paham Radikal

Polres Sanggau
Kapolres Sanggau, AKBP Imam Riyadi (Foto Ist)

SANGGAU, insidepontianak.com – Keberagaman selain sebagai sumber kekuatan juga rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin memecah belah NKRI.

Hal itu diungkapkan Kapolres Sanggau, AKBP Imam Riyadi saat ramah tamah bersama forum pimpinan daerah dan masyarakat di Tribun Promoter Mapolres Sanggau, Rabu (2/10/2019).

Bacaan Lainnya

Acara yang diselenggarakan Polres Sanggau itu dihadiri Wakil Bupati, Yohanes Ontot, Pasi Ops Kodim 1204/Sanggau, Kapten Agus Mulyanah, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sanggau Rans Fimsy dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maskun.

Kepolres mengajak seluruh masyarakat untuk mewaspadai dan tidak terpengaruh ajakan yang berpotensi mengganggu keberagaman dan Pancasila.

“Dulu ancaman kita komunis. Sekarang yang muncul khilafah. Kita tidak ingin di Sanggau masuk paham radikal. Termasuk dunia pendidikan, harus bersih dari paham radikal. Sanggau ini rumah kita dan harus kita jaga,” kata AKBP Imam Riyadi.

Dia mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh penggunaan simbol-simbol agama tertentu untuk tujuan mengadu domba antar umat beragama.

“Bangsa kita lahir dan berkembang karena keberagaman. Bukan dari salah satu kelompok tertentu. Atas dasar keberagaman itu lahir Pancasila yang mengakui dan memperkokoh keberagaman. Pancasila harus kita jaga bersama.”

Menurut Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, pendidikan memiliki peran sangat penting dalam mencegah intoleransi dan radikalisme. Lembaga pendidikan harus diperkuat.

“Orang tua juga mempunyai tugas dan peran menjadi guru di rumah agar anak-anak kita tidak salah menyerap ilmu,” ujarnya.

Kepada masyarakat Sanggau, Wakil Bupati mengingatkan agar tidak mudah terpengaruh berita bohong. “Handphone yang kita miliki ini sebenarnya sangat berbahaya. Hoaks mudah sekali masuk. Kalau kita menerima informasi dari media sosial, dicari tahu dulu kebenarannya.”

Polemik revisi RUU KUHP juga disinggung dalam bincang santai tersebut. Menurut Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sanggau, Rans Fimsy, revisi RUU KUHP sudah disusun oleh para ahli hukum sejak tahun 2005.

Dia meminta dinamika yang terjadi belakangan ini disikapi bijaksana. “RUU KUHP yang kita gunakan saat ini adalah produk Belanda. Pemerintah mencoba mengubah itu sesuai kondisi bangsa kita. Termasuk adat istiadat dan budayanya. Prinsip RUU KUHP itu melindungi seluruh masyarakat Indonesia.” (ip/03)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *