Rakor PPID Sanggau Bahas Informasi yang Dikecualikan

Rapat koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kab Sanggau. (Dok. Humas Pemkab Sanggau)

SANGGAU, insidepontianak.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sanggau menggelar rapat koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Bertempat di Aula Bapenda, Kamis (3/10/2019), rakor Pejabat PPID dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup) Sanggau, Yohanes Ontot. Rakor kali ini fokus pada pembahasan informasi yang dikecualikan serta pendalaman aplikasi Sistem Kelola Daftar Informasi Publik (Sikedip).

Bacaan Lainnya

Kegiatan ini dihadiri Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Kalbar, Chatarina Pancher Istiyani dan PPID Utama Provinsi Kalbar Fahrul Amri selaku narasumber.

Hadir pula Pj Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka, Kepala Diskominfo Yulia Theresia, PPID Pembantu serta para administrator dari masing-masing organisasi perangkat dinas.

Wakil Bupati menekankan pentingnya setiap OPD memilik daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. “Apabila tidak memiliki data atau dokumen, sulit bagi pimpinan dalam mengambil sikap dan keputusan yang benar,” kata Yohanes Ontot.

Salah satu informasi publik yang dibutuhkan masyarakat adalah terkait pembangunan. “Saya minta untuk PPID pembantu di masing-masing OPD harus update data dan harus memahami tugas dan fungsinya tersebut.”

Pada tahun 2018 PPID Kabupaten Sanggau menduduki peringkat ketiga Keterbukaan Informasi Publik. Wakil Bupati berharap apa yang sudah diraih ditingkatkan.

“Saya berharap kita bisa memberikan informasi atau data yang benar kepada pimpinan dan juga masyarakat. Harapannya, masyarakat mampu memberikan saran yang tepat dan bagi pimpinan mampu mengambil keputusan yang akurat.”

Pj Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka yang juga atasan PPID Utama mengingatkan agar data yang akan diunggah ke website divalidasi terlebih dahulu. Sehingga ada pemilahan antara informasi berkala, serta merta, setiap saat, atau dikecualikan.

“Diharapkan PPID Utama, PPID Pembantu, bersama narasumber dari PPID Provinsi Kalbar dan KI Provinsi Kalbar, dapat mengklarifikasikan informasi sesuai kategori.”

Kepala Diskominfo Kabupaten Sanggau, Yulia Theresia menyebut rakor ini sekaligus persiapan menjalani penilaian PPID yang rutin dilakukan setiap tahun.

“Nanti akan dijelaskan oleh narasumber terkait komunikasi publik yang dikecualikan. Target kita, PPID Kabupaten Sanggau sudah memiliki daftar yang dikecualikan dan sekaligus pendalaman aplikasi Sikedip,” tuturnya.

Jadwal penilaian PPID dimulai sejak Juni hingga 25 November 2019. Petugas PPID akan melakukan presentasi langsung kepada Komisi Informasi Provinsi Kalbar.

Menurut Yulia, pihaknya sudah mengirim komisioner PPID Utama Sanggau menemui Komisi Informasi Kalbar pada 19 September 2019. “KI Provinsi Kalbar sudah menyurati Bupati untuk meminta izin agar menyosialisasikan ke pihak desa soal transparansi penggunaan ADD.” (ip/03)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *