Kementerian PUPR Mulai Perbaiki Insfrastruktur Rusak Akibat Gempa Maluku

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serahkan bantuan korban gempa Ambon (Dok. Humas Kementerian PUPR)

JAKARTA, insidepontianak.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendata dan mulai memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat gempa di Ambon, Provinsi Maluku. Gempa dengan magnitudo 6,5 menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan hingga menimbulkan korban jiwa.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pada masa tanggap darurat yang paling penting adalah ketersediaan sarana dan prasarana air bersih untuk sanitasi dan keperluan sehari-hari para korban.

Bacaan Lainnya

“Kami sangat concern pada (kettersediaan) air bersih terutama di tempat-tempat pengungsian. Kita manfaatkan instalasi pengolahan air minum (IPA) terdekat, maupun IPA mobile untuk mensuplai air bersih. Khususnya ke posko pengungsian,” kata Menteri Basuki dalam siaran pers yang diterima insidepontianak.com, Selasa (8/10).

Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku juga mengirimkan bantuan sesaat setelah terjadi gempa. Bantuan berupa tenda darurat di Pos Pengungsian Desa Tulehu dan RSUD Dr H Haelussy.

Sarana air bersih dan sanitasi yang telah dimobilisasi di lapangan yakni 7 unit mobil tangki air, 13 unit hidran umum, 1 unit WC portable, 2 unit mobil toilet kabin dan 1 unit dumptruck, truk tinja, dan truk engkel.

Kementerian PUPR juga membersihkan longsor dan memasang rambu pada lokasi longsor ruas Tour the Ambon. Pembersihan juga dilakukan di gorong-gorong dan pengaspalan di Desa Tulehu sehingga dapat dilewati kembali.

Jembatan Merah Putih Kota Ambon yang mengalami retak pada sambungan Asphaltic Plug Expantion Joint (siar muai) dan bergesernya bearing pad di beberapa titik jembatan, sudah dilakukan perbaikan dengan memasang ganjal pada bearing pad serta perbaikan siar muai. Saat ini ruas jembatan sudah dinyatakan aman dan bisa dilewati.

Terkait verifikasi tingkat kerusakan rumah warga, Kementerian PUPR berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemprov Maluku. Tindak lanjut penanganan akan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah kabupaten/ota dan BNPB.

Sedangkan untuk verifikasi Gedung pemerintahan/negara, gedung fasilitas sosial dan umum, Tim Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR Bandung dan Balai Wilayah Makassar dikoordinir BPPW Maluku telah mulai melaksanakan assessment sejak 27 September 2019.

Dalam upaya percepatan assessment rumah masyarakat dan bangunan lainnya, Kementerian PUPR meminta bantuan tenaga teknik ke Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku, total rumah rusak akibat gempa mencapai 6.184 unit. Sebanyak 27 unit gedung pemerintahan/negara dinyatakan rusak.

Termasuk gedung Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dan BPPW Kementerian PUPR Maluku. Laporan kerusakan telah di-assessment oleh tim Puskim Kementerian PUPR.

Sebanyak 4 unit fasilitas ibadah rusak ringan, 3 unit fasilitas pendidikan rusak berat, yaitu Gedung Auditorium IAIN, Perpustakaan IAIN, dan Laboratorium IAIN.

Gedung Sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK yang dilaporkan rusak berat mencapai 4 unit. Sisanya masih dalam proses penilaian.

Sedangkan gedung fasilitas kesehatan yang dilaporkan rusak ringan yakni RS Khusus Daerah Pemerintah Provinsi Maluku dan RSUD Dr M Haelussy yang masih dalam proses penilaian. Beberapa unit bangunan fasilitas sosial dan umum lainnya seperti terminal dan pasar juga masih dalam proses penilaian. (ril/03)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *