Penyaluran Biosolar di Riau Diduga Tidak Tepat Sasaran

Penyaluran biosolar di Riau diduga tidak tepat sasaran. (antaranews.com)

PEKANBARU, insidepontianak.com – Penyaluran biosolar di Riau diduga tidak tepat sasaran. Jumlah pejualan biosolar di wilayah itu melebihi kuota.

Manager Communication dan CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) Sumatera bagian Utara I, Roby Hervindodi mengatakan, distribusi Biosolar di Riau kembali normal.

Bacaan Lainnya

Jumlah pasokan dikembalikan ke kondisi semula sesuai perintah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) per 30 September 2019. Sebelumnya BPH Migas mengeluarkan surat edaran terkait pengendalian BBM subsidi biosolar tertanggal 27 September 2019.

“Kini sesuai data normal penyaluran Biosolar di Riau sampai dengan September sudah melebihi kuota yang ditetapkan BPH Migas sebesar 10 persen. Sudah tersalurkan lebih dari 595 ribu KL dari kuota 542 ribu KL,” kata Roby, Selasa (8/10/2019), seperti dikutip dari antaranews.com.

Dengan kembali normalnya distribusi biosolar bersubsidi, diharapkan tidak ada lagi gejolak di masyarakat. Diduga ada pihak-pihak tertentu seperti industri besar mendapat penyaluran biosolar melalui jalur ilegal.

Padahal sesuai Perpres 191 tahun 2014, biosolar bersubsidi hanya untuk untuk usaha kecil mikro (UKM), nelayan, petani, kendaraan umum, dan pelayanan umum.

Menurut Roby, pengawasan sudah dilakukan dengan maksimal agar biosolar tepat sasaran. Jumlah pasokan diperkirakan sesuai kapasitas peta masyarakat miskin. “Tapi tetap saja blunder dan selalu ada kekurangan di lapangan,” katanya.

Roby membantah adanya antrean BBM bersubsidi di Raiau pertanda adanya kelangkaan. Antrean mengindikasikan peningkatan konsumsi dalam hal ini BBM jenis biosolar.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina, Mas’ud Khamid menyatakan Riau termasuk salah satu provinsi yang konsumsi biosolar bersubsidinya tidak tepat sasaran. Riau diindikasikan sebagai daerah industri berkembang.

“Jika melihat penyaluran yang melebihi kuota, perlu ada sinergi pengawasan penyaluran agar lebih tepat sasaran. Indikasinya, kendaraan-kendaraan industri yang tidak berhak justru pakai biosolar bersubsidi,” ujar Mas’ud.

Dia berharap pengawasan penyaluran BBM bersubsidi melibatkan semua unsur khususnya pemerintah daerah. Sesuai Peraturan Menteri ESDM, pengawasan penyaluran BBM subsidi juga tanggung jawab pemda dan aparat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *