Desa di Kuburaya Siap Kelola APBDes Non-Tunai

  • Bagikan
Penandatanganan kerja sama pengelolaan APBDes non-tunai di Kuburaya.

KUBURAYA, insidepontianak.com – Sebanyak 9 desa menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar tentang implementasi transaksi nontunai dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Penandatanganan dilakukan di Kantor Bupati Kuburaya, Senin (14/10/2019). Acara dilanjutkan Sosialisasi Perbup Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah.

Bupati Kuburaya, Muda Mahendrawan menjelaskan, kegiatan sosialisasi berkaitan dengan upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Terkait pengelolaan, perencanaan, penganggaran, tata usaha, pertanggungjawaban, pelaporan, dan evaluasi.

“Kewenangan yang ada pada pemerintahan desa juga menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Memastikan bahwa itu sampai ke masyarakat dan terealisasi dengan tepat.

Bupati mengatakan, saat ini lebih dari 20 desa di Kuburaya telah menerapkan pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem transaksi nontunai. Dengan penerapan transaksi nontunai, pemerintahan desa jauh lebih tenang dan kondusif.

“Otomatis pemerintah kabupaten berwenang dan wajib untuk melindungi dana masyarakat supaya dipastikan program kegiatan berjalan maksimal dan cepat. Begitu cair langsung direalisasikan,” ujar Bupati.

Muda menyebut, banyak daerah terjadi kasus menyangkut pengelolaan dana desa. “Pemkab Kuburaya melalui regulasi sangat serius melakukan langkah-langkah terobosan. Sudah berjalan 28 desa mengimplementasikan transaksi non-tunai dalam pengelolaan dana desa.

Sistem non-tunai mencegah aparatur desa melakukan penyimpangan. Dana yang diperuntukkan pembangunan desa dipastikan mengalir dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuburaya, Nursyam Ibrahim mengatakan, pengelolaaan keuangan desa yang tertib administrasi, tepat waktu, efektif, efisien, serta akuntabel menjadi kunci pertumbuhan ekonomi desa.

Nursyam mengungkapkan pada tahun 2020 mendatang, 90 desa di Kuburaya akan mengimplementasikan transaksi non-tunai. Pada pekan pertama Januari 2020, dana desa siap ditransfer ke rekening masing-masing desa.

“Pencairan dana desa di Bulan Maret, April, Mei itu tidak ada lagi. Tapi dari sekarang musyawarah desanya sudah harus benar-benar digunakan untuk menyusun perencanaan yang baik di tahun 2020,” kata Nursyam.

Bagi 60 desa yang mengikuti pilkades serentak, proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) kepala desa sebelumnya harus menjadi dasar menyusun RKPDes tahun 2020.

“Bagi 60 desa yang mengikuti pilkades serentak harus segera menyusun RPJMDes untuk periode kepala desa yang baru, menyesuaikan RPJMD Bupati Kuburaya terpilih 2019-2024,” katanya. (ip)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: