Pro Radikalisme di Medsos, PNS Diancam Sanksi Berat

JAKARTA, insidepontianak.com – Biro Kepegawaian Nasional membantah pihaknya menyebarkan poster tata cara melaporkan ujaran kebencian atau konten negatif yang disampaikan PNS. Pegawai yang diduga terpapar radikalisme dapat dikenai sanksi pemecatan.

Kepala Biro Humas BKN, Muhammad Ridwan mengatakan, poster berjudul “Cara Laporkan PNS Terpapar Radikalisme” yang beredar bukan berasal dari lembaganya.

Bacaan Lainnya

“Itu bukan dari BKN. Sebaiknya lapor ke instansi masing-masing, karena yang ditugasi membina pegawai negeri sipil (PNS) adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing,” kata Muhammad Ridwan, Minggu (13/10/2019) sperti dikutip tempo.co.

Poster berisi tata cara melaporkan ujaran kebencian dan konten negatif itu beredar di beberapa grup WhatsApp. Di dalamnya tertulis ‘Cara Laporkan PNS Terpapar Radikalisme, Terorisme, dan Penyebar Ujaran Kebencian’.

Dalam poster tersebut masyarakat diberi tahu bahwa tangkapan layar (screenshoot) dari postingan PNS atau ASN di media sosial bisa dikirim ke sejumlah kanal milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) maupun BKN.

Poster ini muncul tidak lama setelah insiden penikaman terhadap Menkopolhukam, Wiranto. Usai kejadian, MJ, salah satu kepala seksi di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kampar, Riau, mengomentari postingan status di media sosial.

Di media sosial itu, MJ menuliskan kalimat “Ditikam mang Ndak pantas do Dinda, tapi yg cocok di gantung” (ditikam memang tidak pantas, tapi cocoknya digantung).

Selain pernyataan resmi dari Humas BKN, Muhammad Ridwan, sejumlah akun media sosial milik BKN juga memberikan klarifikasi atas beredarnya poster yang mengajak masyarakat melaporkan PNS yang menyebar ujaran kebencian dan radikalisme.

Menurut BKN, masyarakat bisa melaporkan ujaran kebencian PNS tersebut pada PPK di setiap instansi. Terutama, ketika ada PNS yang dianggap melanggar tata nilai dan tata perilaku terkait radikalisme. Nantinya, PPK yang akan menindak PNS tersebut.

Larangan PNS menyebarkan ujaran kebencian dan konten negatif di media sosial tercantum dalam aturan BKN Nomor K.26-30/V.72-2/99 soal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fugsi PNS.

Dalam aturan tersebut, PNS yang kedapatan menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian dapat dijatuhi hukuman disiplin berat. Sedangkan menanggapi atau menunjukan tanda setuju terhadap ujaran kebencian dengan memberi tanda like, love, retweet atau comment dapat dikenai sanksi disiplin ringan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *