Mendagri Buka Peluang Pemekaran Kembali Papua & Papua Barat

Presiden temui anak-anak Ppaua di Istana Negara (Sekretariat Presiden).

JAKARTA, insidepontianak.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka peluang memekarkan wilayah Papua dengan menambah jumlah provinsi.

Menurut Tjahjo, Papua mendapat keistimewaan memekarkan wilayah meski moratarium pemekaran wilayah yang berlaku 2014 lalu belum dicabut.

Bacaan Lainnya

“Mohon maaf, saya hari ini memberikan moratorium, memotong usulan 314 daerah otonomi baru, baik provinisi maupun kabupaten/kota. Kecuali nanti ada putusan pemerintah yang strategis untuk jangka pendek memekarkan lagi dua provinsi di Papua,” kata Tjahjo, Selasa (15/10/2019).

Tjahjo mengatakan ada banyak usulan pemekaran seperti Provinsi Sumbawa, Provinsi Kepulauan Buton, pemecahan Barito Utara dan Barito Selatan, Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli, Provinsi Bogor, Provinsi Nias, dan Provinsi Cirebon.

Namun, pemerintah masih memilah pemekaran yang berdampak baik bagi masyarakat. Sebab, hanya 23 persen daerah pemekaran yang berhasil sejak tahun 1999.

“Kebijakan Pak Jokowi jelas membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif, efisien mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah.”

Sebelumnya, sejumlah tokoh Provinsi Papua dan Papua Barat menemui Presiden untuk menyampaikan aspirasi. Ketua rombongan, Abisai Rollo, menyampaikan sepuluh tuntutan. Salah satunya terkait pemekaran wilayah.

“Saya perlu sampaikan beberapa hal yang disampaikan rombongan kami. Menjadi catatan penting, pertama kami minta kepada Bapak Presiden untuk ada pemekaran provinsi 5 wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat,” kata Abisai yang juga menjabat Ketua DPRD Kota Jayapura.

Usulan tersebut disambut positif Joko Widodo. Namun dia tidak bisa menjanjikan seluruh permintaan tokoh Papua dikabulkan.

“Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tadi tambahan berapa? Lima. Saya iya, tetapi mungkin sementara tidak 5 dulu. Mungkin kalau enggak 2, 3. Ini perlu kajian,” kata Presiden.

Persoalan Papua memanas setelah dugaan rasialisme yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Agustus lalu. Dugaan rasialisme itu kemudian memicu aksi protes yang berujung kerusuhan di beberapa tempat di Papua dan Papua Barat. (sumber cnnindonesia.com)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *