banner 468x60

Forum Dayak Kalimantan Tuntut Otsus Etnis Dayak

  • Bagikan
Warga Dayak Kenyah (Foto: wego.co.id)

JAKARTA, insidepontianak.com – Forum Dayak Kalimantan menuntut otonomi khusus terhadap warga etnis Dayak, terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Otonomi khusus itu dimaksudkan untuk memperteguh karakter, identitas, jatidiri, harkat serta martabat warga suku Dayak. Juga menjaga keharmonisan dengan leluhur, alam semesta, serta sesama dan negara.

Salah satu resolusi itu adalah hasil dari seminar “Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur” yang diadakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Forum Dayak Kalimantan, Kamis (17/10/2019).

Berkaitan dengan otonomi khusus, Forum Dayak Kalimantan memandang perlu adanya dukungan kebijakan khusus pemerintah, terkait usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Kalimantan.

DOB nantinya berfungsi sebagai penyangga ibu kota negara dalam bentuk provinsi Dayak besar. Ini menjamin keberlangsungan program Heart of Borneo (HoB) yang dijalin Indonesia, Malaysia dan Brunei sejak 12 Februari 2007.

Sebagai dukungan peningkatan sumber daya manusia (SDM) warga Dayak dalam rencana pemindahan ibu kota negara, Forum Dayak Kalimantan menuntut jaminan keberpihakan pemerintah melalui pendidikan kedinasan.

Institut pemerintahan dalam negeri, Akademi Militer TNI, Akademi Kepolisian RI, Sandi Yudha, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, dan pendidikan kedinasan lainnya agar memprioritaskan calon generasi penerus dari suku Dayak.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada putera-puteri terbaik suku Dayak pada jabatan strategis di tingkat pemerintah pusat (menteri, duta besar, konsul jenderal) dan jabatan struktural di berbagai kementrian atau lembaga negara serta BUMN.

Forum Dayak Kalimantan juga menuntut pemerintah menjamin keberlangsungan pembangunan jaringan infrastruktur kebudayaan Dayak dengan konteks hutan sebagai sumber dan simbol peradaban.

Hutan adat yang teranjur beralih fungsi sebagai kawasan kegiatan ekonomi non konservasi, harus dikembalikan kepada masyarakat adat Dayak setempat setelah habis izin berlaku atau habis satu siklus tanam.

Alih fungsi kawasan hutan untuk kegiatan ekonomi non konservasi (terutama program migrasi penduduk), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari masyarakat adat Dayak setempat.

Penyelesaian masalah hukum harus mengutamakan aspek kearifan lokal berbasiskan hukum adat Dayak. Penggunaan hukum negara ditempatkan sebagai upaya ultimum remidium atau upaya hukum terakhir

Pemerintah wajib mengakui dan menghormati hukum adat Dayak serta menindak tegas orang atau kelompok yang bertujuan mengganti ideology Pancasila.

Seminar yang diadakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Forum Dayak Kalimantan ini didukung oleh Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, Cornelis MH, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional, Dr Ir Willy Midel Yoseph, MM, dan Ketua Umum Forum Intelektual Dayak Nasional, Dr Yovinus, S.IP, M.Si.

Presiden Mahkamah Hakim Adat Dayak Nasional, Drs Askiman, MM, Sekretaris Jenderal Dayak International Organizatin (DIO), Dr Yulius Yohanes, M.Si, dan Ketua Umum Forum Dayak Kalimantan di Jakarta, Irjen Pol (Purn) Tommy Sagiman juga tercatat sebagai pendukung resolusi ini. (ril/03)

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: