Kemensos RI Data Korban Kerusuhan dan Warga Miskin Wamena

Kementerian Sosial melakukan validasi data masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Wemena. (Foto: Kementerian Sosial)

WAMENA, insidepontianak.com – Kementerian Sosial terus melakukan validasi data masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) korban kerusuhan Wamena, 23 September 2019.

Pasca kerusuhan banyak masyarakat penerima manfaat memilih mengungsi baik ke luar Wamena maupun ke daerah asal masing-masing.

Bacaan Lainnya

Praktisi Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI, Agustinus Sunarman mengatakan, pada masa pemulihan ini Kemensos ingin mengembalikan agar fungsi sosial para korban bisa segera terwujud.

“Kami ingin memastikan perlindungan sosial bagi mereka tetap berlangsung. Dalam masa pemulihan kita berikan (bantuan) agar keluarga miskin yang terdampak oleh bencana sosial, anaknya dapat bersekolah dengan baik, apabila ada ibu hamil ataupun anak usia dini tetap dapat layanan kesehatan secara baik,” kata Agustinus di Wamena, Senin (21/10/2019).

Program Keluarga Harapan diperuntukan bagi masyarakat miskin yang memiliki syarat yaitu komponen pendidikan seperti adanya anak sekolah mulai SD, SMP dan SMA/SMK, kemudian komponen kesehatan ibu hamil dan anak usia dini, serta komponen kesejahteraan sosial lanjut usia di atas 60 tahun atau disabilitas berat.

Syarat-syarat itu termasuk dalam program PKH reguler. “Tidak setiap keluarga miskin yang apabila tidak memenuhi syarat PKH bisa kita berikan bantuan,” katanya.

Selain itu ada pula PKH adaptif yang memiliki supervisi untuk menghilangkan unsur ketraumaan. Tidak hanya dalam bentuk bantuan uang, tetapi juga apek pemulihan dari trauma pasca kejadian.

Meski saat melakukan pendataan ulang banyak masyarakat yang menolak kehadiran tim maupun pendamping. Banyak korban masih trauma sehingga mempertanyakan maksud tujuan dilakukan pendataan.

“Di samping melingkupi bantuan sosial yang nilai rupiahnya akan diberikan kepada korban, tidak kalah penting bagaimana menumbuhkan atau memulihkan fungsi sosialnya khusus ketraumaan tersebut,” ujar Agustinus.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Jayawijaya, Daulat Martua Raja Siregar mengatakan, PKH reguler nantinya akan diberikan pada penerima manfaat dengan nominal bervariasi. Tergantung komponen yang ada dalam satu keluarga.

“Nominalnya sama di seluruh Indonesia. Jika komponennya lengkap bisa saja setiap keluarga menerima Rp 5 juta. Terimanya setahun per triwulan. Khusus di Jayawijaya melalui BNI yang bekerjasama dengan PKH langsung ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Daulat Siregar.

Keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Jayawijaya sebanyak 973 penerima. Setelah terjadi kerusuhan di Wamena, diperkirakan jumlah tersebut bertambah. Tidak sedikit warga masyarakat yang menjadi korban akibat bencana sosial tersebut.

“Sejauh ini sudah ada yang diusulkan ke Kementerian Sosial. Sehingga tim ini akan bekerja untuk melihat bahwa kebutuhan kita akan meningkat.”

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *