Ini Alasan Presiden Pilih Terawan, Tito Karnavian, dan Yasonna

  • Bagikan
Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan mengangkat menteri, dr Terawan, Tito Karnavian, dan Yasona Laoly. (Foto: Kantor Sekretariat Presiden).

JAKARTA, insidepontianak.com – Presiden Joko Widodo membeberkan alasan mengangkat beberapa menteri yang belakangan sempat menimbulkan polemik di masyarakat.

Kepada warawan di Istana, Kamis (24/10/2019), Presiden menjelaskan alasannya mengangkat dr Terawan Agus Putranto yang sebelumnya menjabat Kepala RSPAD Gatot Soebroto menjadi Menteri Kesehatan.

Presiden mengatakan, saat memimpin RS Pusat Angkatan Darat, dr Terawan menunjukan pengalaman manajemen kesehatan. “Titik beratnya lebih pada pengelolaan, manajemen. Baik itu manajemen anggaran, personalia, mendistribusikan anggaran agar betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

“Sehingga menterinya harus memiliki pengalaman dan manajemen yang baik. Saya lihat dr Terawan dalam mengelola RSPAD memiliki kemampuan.”

Terawan kata Joko Widodo memiliki rekam jejak yang diakui dunia internasional. Dia pernah menjadi Ketua International Committee on Military Medicine (ICMM), organisasi dokter militer dunia.

Selain itu, pengalaman dr Terawan di lapangan juga dibutuhkan untuk menghadapi bencana dan ancaman endemik. “Kita ini selalu berada dalam posisi bencana dan ancaman endemik. Saya lihat waktu beberapa kali saya undang, orientasinya adalah preventif. Itu yang akan lebih dititikberatkan. Artinya yang berkaitan dengan pola hidup sehat, pola makan yang sehat, olahraga yang sehat. Bukan titik beratnya pada mengurusi yang telah sakit. Membuat rakyat kita sehat. Saya kira itu.”

Kemudian alasan Presiden memilih ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung karena dibutuhkan orang internal yang lebih hal-hal di dalam Kejaksaan Agung. Sebelumnya ST Burhanudin pernah menjabat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Pak Jaksa Agung saat bertemu dengan saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses-proses perbaikan internal dan juga yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Saya kira itu yang saya sangat tertarik,” kata Presiden.

Untuk Menteri Dalam Negeri, Presiden Jokowi menilai Tito Karnavian memiliki pengalaman di lapangan dan hubungan yang baik dengan daerah. Presiden memberikan tugas kepada mantan Kapolri ini untuk mengawal cipta lapangan kerja agar investasi di daerah bisa berjalan dengan baik.

“Berkaitan dengan pelayanan, utamanya di bidang pelayanan publik di daerah-daerah agar bisa dikoordinasi dengan baik dengan seluruh kepala daerah. Sehingga tata kelola dalam pelayanan dunia usaha, bisnis, investasi, itu betul-betul bisa ramah dan cepat. Kita harapkan penciptaan lapangan kerja bisa dilakukan,” ujar Joko Widodo.

Sementara untuk Menteri Hukum dan HAM, Presiden Jokowi memberikan tugas untuk memperbaiki dan mengoreksi apa yang perlu diperbaiki. Secara khusus, Presiden menugaskan Yasonna Laoly menyelesaikan omnibus law yang merupakan pekerjaan besar.

“Bagaimana kurang lebih 74 UU itu bisa direvisi sekaligus. Sehingga bisa memperbaiki pelayanan-pelayanan publik, pelayanan kepada dunia usaha, sehingga betul-betul cipta lapangan kerja itu konkret bisa kita lakukan. Saya kira tugas menteri ada di situ. Termasuk juga yang berkaitan dengan tata kelola yang ada di lembaga pemasyarakatan.”

Pelantikan dr Terawan Agus Putranto sempat mengundang polemik. Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) bahkan pernah mengirim surat keberatan kepada Presiden soal rencana pengangkatan Kepala RSPAD Gatot Soebroto ini menjadi Menteri Kesehatan.

Alasannya, Terawan pernah terlibat metode pengobatan lewat cuci otak menggunakan digital substraction angiography (DSA) pada tahun 2018. Metode ini diklaim dapat menyembuhkan stroke.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak metode cuci otak yang belum memiliki hasil uji klinis. Terawan dinilai melanggar etik karena menerapkan pengobatan baru yang belum teruji kebenarannya.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian tersangkut kasus dugaan suap pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Hariman terdakwa kasus suap Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar dalam uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tito diduga masuk daftar nama sejumlah pejabat yang menerima uang dari Basuki. Dalam buku merah yang berisi daftar nama-nama pejabat yang diduga menerima uang itu, Tito tercatat menerima aliran dana sebanyak Rp 8,1 miliar.

Barang bukti buku merah itu kemudian dirusak oleh 2 penyidik KPK dari kepolisian. Roland Ronaldy dan Harus tersorot kamera CCTV menyobek halaman buku merah yang tersimpan di Ruang Kolaborasi lantai 9 gedung KPK pada 7 April 2017.

Roland juga mengubah BAP Kumala Dewi Sumartono, Sekretaris Basuki. Dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat Roland, catatan aliran uang dalam buku merah dihilangkan.

Sedangkan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly turut membidani lahirnya RUU Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Pemasyarakatan yang isinya dinilai bermasalah.

Dalam RUU KUHP pasal pidana penghinaan presiden kembali dihidupkan. Meski berdalih pasal penghinaan presiden bersifat delik aduan untuk menghindari disalahgunakan, aturan ini mengancam kebebasan berpendapat warga negara.

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: