banner 468x60

Presiden Janji Atasi Ketimpangan Pembangunan Indonesia Timur

  • Bagikan
Presiden Joko Widodo meninjau langsung posko pengungsi pascagempa di Universitas Darussalam, Kecamatan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. (Foto: Kantor Sekretariat Presiden).

AMBON, insidepontianak.com – Presiden Joko Widodo meninjau langsung posko pengungsi pascagempa di Universitas Darussalam, Kecamatan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Mereka yang mengungsi adalah korban gempa magnitudo 6,5 yang mengguncang Maluku pada 26 September 2019.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia berada di kawasan cincin api, sehingga berpotensi dilanda gempa dan tsunami. Gempa besar tercatat pernah terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti Aceh, Padang, Bengkulu, Lampung, Banten, Yogyakarta.

Gempa besar terakhir terjadi di Nusa Tenggara Barat, Palu dan Donggala, dan Maluku.

“Kita memang tidak ingin dan selalu memohon kepada Allah SWT agar dihindarkan dari gempa dan tsunami. Tetapi kalau memang Allah sudah berkehendak ya kita harus menerima dan siap,” kata Presiden.

Berdasarkan laporan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, ada sekitar 12.137 unit rumah yang rusak akibat gempa Maluku. Sebanyak 2.712 unit rumah rusak berat, 3.317 unit rumah rusak sedang, dan 6.108 unit rumah rusak ringan.

Presiden menjelaskan, anggaran Kementerian PUPR dan BNPB telah dialokasikan untuk perbaikan rumah-rumah tersebut. Bantuan akan segera disalurkan setelah melalui sejumlah prosedur.

“Kita juga sedikit menunggu agar gempanya itu reda. Ini kalau malam, saya dengar masih ada (gempa) yang kecil-kecil, begitu ya? Gempa kecil-kecil. Semoga itu cepat hilang sehingga pembangunan rumah bisa dikerjakan oleh masyarakat yang nanti dikoordinasi oleh pemerintah daerah. Anggarannya dari pusat,” ujar Presiden.

Pemerintah memberikan bantuan Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan. Jumlah yang sama juga diberikan kepada korban gempa di daerah terdampak lainnya.

“Kalau ditanya cukup atau tidak cukup, ini terserah bapak-ibu semuanya. Kita lihat seperti di NTB dan Palu, dengan anggaran yang ada, ini rumah saya lihat di NTB sudah hampir selesai dan juga bisa diselesaikan.”

Presiden meminta jajaran pemerintahan di daerah seperti camat dan lurah turut memantau dan mengawasi penggunaan dana bantuan tersebut.

Sebelum meninjau posko pengungsi, Presiden bertemu dengan para kepala daerah di Maluku. Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, hadir pula 7 bupati dan 1 wali kota se-Maluku.

Dalam pertemuan, Presiden mendapat laporan terkait penanganan bencana gempa. Presiden mendengar aspirasi para kepala daerah, salah satunya terkait Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.

“Tadi malam saya dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, seluruh bupati dan wali kota sudah rapat terbatas. Yang disampaikan juga sama seperti yang tadi bapak sampaikan. Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang,” kata Presiden saat berdialog dengan warga di posko pengungsi Universitas Darussalam.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Presiden menghubungi Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Meski sebagai Presiden memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal, pemegang uang negara adalah Menteri Keuangan.

“Uangnya yang megang Menteri Keuangan. Tapi kebijakannya yang memutuskan Presiden,” imbuhnya.

Presiden mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota sehingga alokasi APBN juga terbatas. “Tetapi usulan yang tadi disampaikan akan saya telepon langsung Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian lebih kepada Provinsi Maluku.”

Keluhan lainnya yang disampaikan kepada Presiden, terkait infrastruktur jalan dan jembatan. Presiden mengakui ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih harus diperbaiki.

“Sekali lagi dengan keterbatasan APBN, nanti akan saya utak-atik sesuai dengan tadi yang diusulkan. Insyaallah akan segera kita tindak lanjuti,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan para kepala daerah, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo.

 

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: