banner 468x60

Kepastian Layanan Publik Efektif Cegah Pungli

  • Bagikan
Satgas Saber Pungli Kalbar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah unit layanan publik di Kota Pontianak. (Foto: Humpro Pemkot Pontianak).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Tidak adanya kepastian standar pelayanan publik menjadi satu faktor terjadinya pungutan liar (pungli). Tanpa kepastian aturan membuka peluang para oknum mengutip pungutan di luar ketentuan.

Ketua Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Kalimantan Barat, Kombes Pol Andi Musa mengatakan jika layanan publik sudah memiliki kepastian syarat, biaya, waktu, dan prosedur, masyarakat tentu mengurus sendiri administrasi tanpa melalui calo.

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak misalnya, memberikan layanan prioritas bagi peohon yang mengurus sendiri berkasnya. Pemohon akan mendapat cap prioritas untuk kemudian pelayanannya diutamakan.

“Ini terobosan. Jika semua instansi mendorong masyarakat agar mengurus sendiri, akan lebih mudah menghilangkan pungli,” kata Kombes Pol Andi usai pemaparan hasil monitoring dan evaluasi Satgas Sapu Bersih Pungli Kalbar di ruang rapat Wali Kota Pontianak, Rabu (30/10/2019).

Sebelumnya, Satgas Saber Pungli Kalbar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah unit layanan publik di Kota Pontianak. Andi menuturkan, unit layanan publik di Kalbar secara umum memiliki komitmen untuk memperbaiki pelayanan.

Dia mengakui terjadi perubahan positif yang signifikan dibanding hasil evaluasi tahun lalu. “Bahkan ada yang melakukan terobosan yang berdampak pada perbaikan pelayanan.”

Monitoring dan evaluasi terhadap sektor layanan publik, untuk memastikan bahwa informasi layanan publik sampai ke masyarakat. Syarat perbaikan pelayanan diantaranya dengan memberi informasi yang pasti tentang jenis layanan publik yang tersedia.

Unit layanan publik juga harus transparan menjelaskan waktu penyelesaian berkas serta berapa biaya yang harus dikeluarkan. Begitu juga jika layanan yang diberikan tanpa dipungut biaya atau gratis.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan pemberantasan pungutan liar harus dilakukan semua pihak dengan komitmen yang kuat. Pemerintah Kota Pontianak mewajibkan semua pejabat menandatangani pakta integritas tidak melakukan pelanggaran seperti pungli dan sejenisnya.

“Perlu diperkuat dengan pengawasan, baik oleh aparatur pejabat di atasnya, masyarakat, dan semua pihak,” kata Edi.

Tidak kalah penting adalah kesadaran masyarakat untuk ikut berperan dalam memberantas pungli. Sebab masyarakat kadang justru memberi peluang terjadinya pungli.

Mencoba menyuap petugas agar mendapat pelayanan cepat dan tidak sesuai prosedur atau SOP. “Kalau petugas pelayanan publiknya tidak kuat iman, bukan tidak mungkin pungli itu bisa terjadi.”

Hasil monitoring dan evaluasi Satgas Saber Pungli Provinsi Kalbar di Kota Pontianak, menempatkan beberapa instansi sebagai unit layanan publik yang memenuhi standar pelayanan.

Diantaranya BPN Kota Pontianak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, serta Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP).

“Unit layanan publik tersebut mendapatkan pin sebagai tanda pelayanan sudah memenuhi standar. Layanan publik lainnya masih terdapat catatan-catatan yang menjadi masukan bagi mereka untuk memperbaiki dan mengevaluasi pelayanannya,” kata Wali Kota Pontianak.

 

Komentar
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: