Macet di Pola Pikir, Presiden Nilai Pengadaan Barang Proyek Pemerintah Lambat

Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2019 di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Rabu (6/11/2019). (Foto: Kantor Sekretariat Presiden).
banner 468x60

JAKARTA, insidepontianak.com – Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tepat waktu dan sesuai rencana. Sehingga tidak menghambat daya dorong APBN dan APBD yang telah dikucurkan.

Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2019 di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Rabu (6/11/2019).

Muat Lebih

“Tantangan besar yang harus kita jawab adalah memastikan proses maupun timing pengadaan barang dan jasa. Sekali lagi, harus seawal mungkin, Januari harus mulai belanja karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi,” ujar Presiden.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden setelah menerima laporan masih adanya paket pekerjaan konstruksi senilai Rp 31,7 triliun yang masih proses e-tendering di bulan November.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu penggerak penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.

Presiden mengharapkan peran aktif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama dengan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk mempercepat proses belanja anggaran. Terutama untuk pembangunan infrastruktur agar segera menggerakkan perekonomian.

“Tinggal dua bulan masih urusan konstruksi, masih lelang konstruksi. Ini enggak bisa diterus-teruskan. Tapi kenyataannya ini masih banyak sekali dan itu tiap tahun kita ulang terus kesalahannya. Akhirnya apa? Ya kualitasnya jelek,” ucapnya.

Untuk mendukung upaya pengadaan yang optimal, cepat, dan transparan, pemerintah telah melakukan transformasi sistem pengadaan secara elektronik. Meski demikian, upaya tersebut tidak cukup bila tidak diikuti dengan perubahan pola pikir yang mendasar.

“Sejak 15 tahun yang lalu saya lihat proses pengadaan kita ini sebetulnya sudah ada e-procurement, e-tendering, e-purchasing, bagus sekali. Tapi dalam praktiknya masih dalam pola pikir yang lama,” kata Presiden.

Indonesia tengah berupaya keras memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah sebagai respons terhadap perekonomian dunia yang mengalami perlambatan.

Pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan belanja modal, utamanya infrastruktur yang memang sensitif terhadap waktu, secara cepat diharapkan dapat semakin menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perputaran uang baik di kota besar maupun di daerah.

“Kalau uangnya tidak keluar berarti perputaran uang di daerah menjadi tidak ada atau berkurang. Kalau uang tidak berputar pasti pertumbuhannya akan rendah. Artinya rakyat kita yang menderita.”

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *