Dugaan Dana Desa Salah Sasaran, DPR Segera Panggil Menteri Keuangan

banner 468x60

JAKARTA, insidepontianak.com – Komisi XI DPR segera memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberi penjelasan terkait penyaluran dana ke desa fiktif.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap adanya aliran dana ke desa tak berpenghuni di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Hal itu berdampak pada penggunaan dana desa tidak tepat sasaran.

Muat Lebih

“(Pemanggilan) segera diagendakan,” kata Anggota Komisi XI, Heri Gunawan seperti dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (7/11/19).

Menurut Heri perlu dilakukan audit terhadap penyaluran dana desa dari tahun 2015 hingga 2019, senilai Rp 257 triliun. Tidak tertutup kemungkinan kasus serupa juga terjadi di daerah lain.

Heri menyebut kasus ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyalurkan dana desa. Dia menuding tidak ada koordinasi antar kementerian sehingga rentan terjadi penyimpangan.

“Faktanya kementerian-kementerian ternyata jalan sendiri-sendiri. Dana desa dikelola secara asal-asalan dan tidak profesional,” kata Heri yang juga anggota Fraksi Gerindra.

Heri menyebut Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) membenarkan adanya 3 desa fiktif dan 31 desa dengan surat keputusan (SK) pendirian palsu di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Salah satu modus penyalahgunaan dana desa dilakukan dengan memundurkan tanggal pembuatan SK pendirian desa untuk menyiasati moratorium pemekaran desa oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diberikan punishment (hukuman) agar ke depan kasus ini tidak terulang lagi. Jika kasus ini mengandung unsur pidana maka harus segera diproses sesuai ketentuan hukum,” kata Heri.

Anggota Komisi XI, Didi Irawadi Syamsuddin menilai, jika kasus ini terbukti benar merupakan tindakan keterlaluan yang mengkhianati rakyat. “Saya mendukung investigasi secepatnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani,” ujar Wakil Sekjen Partai Demokrat ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menyebut secara rinci desa fiktif yang dimaksud dan berapa jumlah dana desa yang digelapkan. Pihaknya akan memperketat penyaluran dana desa dan menyelidiki mekanisme pembentukan desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *