Kritik untuk Jaksa Agung, ‘Lepas Tangan’ Kasus Berat HAM Masa Lalu

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengritik Jaksa Agung yang "menghambat" penuntasan kasus pelaggaran berat HAM masa lalu. (Foto: law-justice.co).
banner 468x60

JAKARTA, insidepontianak.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin, soal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu saat bertemu Komisi III DPR, Kamis (7/11/2019).

Kepada DPR, Burhanuddin menyebut ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang berkas penyelidikannya sudah diterima Kejaksaan Agung. Ada 8 kasus yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM disahkan.

Muat Lebih

Kasus-kasus tersebut antara lain, Tragedi 65, penembakan misterius tahun 1982, Talangsari tahun 1989, penculikan aktivis periode 1995-1998, Tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 1998, dukun santet di Banyuwangi tahun 1998, insiden Rumoh Geudong Aceh tahun 1989, serta Tragedi Simpang KKA di Aceh tahun 1999.

Kasus yang terjadi setelah diterbitkan UU Pengadilan HAM adalah Wasior Berdarah pada 2001, peristiwa Wamena Berdarah pada 2003, peristiwa Jambo Keupok tahun 2003, dan Paniai Berdarah pada 2014.

Menurut Burhanuddin, Komnas HAM telah menyelidiki kasus-kasus tersebut namun dianggap belum memenuhi syarat formil juga materiil. Tidak adanya pengadilan ad hoc HAM, juga disebut Jaksa Agung sebagai sebab tidak tuntasnya kasus-kasus tersebut.

Menurut Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, pernyataan Jaksa Agung menunjukan ketidakpahaman soal proses hukum. Jaksa meminta tambahan bukti yang tidak mungkin dipenuhi Komnas sebagai lembaga penyelidik kasus pelanggaran hak asasi manusia.

“Persoalannya pada kewenangan. Itu kewenangan penyidik, bukan penyelidik. Seharusnya dilakukan itu dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung sendiri,” kata Chorul Anam melalui pesan singkat, Kamis (7/11).

Kewenangan Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik diatur dalam UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Kejaksaan Agung bertugas sebagai penyidik kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Pengadilan ad hoc HAM baru dibentuk ketika berkas penyidikan sudah rampung.

Kenyataanya selama ini, Kejaksaan Agung selalu mengembalikan bekas penyelidikan Komnas HAM dengan alasan belum memenuhi syarat formil dan materiil. Kejaksaan Agung mengabaikan fungsinya sebagai lembaga penyidikan yang menentukan lanjut-tidaknya suatu kasus ke persidangan.

“Jalan keluar yang bisa dilakukan oleh Jaksa Agung adalah membuat tim penyidik independen yang melibatkan tokoh HAM yang mengerti aturan-aturan HAM, baik nasional maupun internasional,” ujar Anam.

Situasi ini menunjukan rendahnya komitmen Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM. “Padahal sangat jelas , Presiden mendapat rapot  merah terkait hal ini, dan memiliki kesempatan untuk memperbaikinya dengan menunjuk Jaksa Agung yang paham dan ingin melakukan penyelesaian pelanggaran berat HAM,” ujar Anam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *